Politik Uang di Pilkada Bisa Dikendalikan Lewat Metode Baru Ini

JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengusulkan model baru dalam pemilihan kepala daerah yang ia sebut "Pilkada Jalan Tengah".

Konsep ini hadir sebagai alternatif untuk menekan praktik politik uang yang dinilai merusak kualitas demokrasi lokal sekaligus membebani biaya politik kandidat.

Dalam sistem ini, proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dua tahap.

Baca Juga:

• Rp2,9 Miliar atau Rp304 Juta? KPK Didesak Klarifikasi Kasus Ringroad Siantar

Tahap pertama, rakyat menentukan tiga calon anggota DPRD dengan perolehan suara tertinggi melalui pemilihan legislatif.

Tiga kandidat ini kemudian otomatis lolos menjadi calon kepala daerah.

Tahap kedua, DPRD yang terbentuk memilih satu dari tiga kandidat tersebut menjadi kepala daerah.

Menurut Prof. Didik, mekanisme ini menjaga kedaulatan rakyat sekaligus memperkecil peluang transaksi politik yang selama ini marak terjadi pada pilkada langsung.

"Rakyat tetap menentukan lewat suara terbanyak di pileg. Dari sana lahir tiga kandidat dengan legitimasi elektoral nyata," kata Prof. Didik.

Untuk mencegah praktik suap dalam pemilihan DPRD, Prof. Didik mengusulkan pengawasan ketat, mirip mekanisme pemilihan Paus di Vatikan.

Pengawasan dilakukan melalui pengawasan berlapis oleh KPK, kejaksaan, serta pemantauan kamera.

Menurutnya, sistem ini lebih realistis dibanding mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung, sehingga potensi politik uang dan korupsi pasca-pemilihan dapat ditekan.

Prof. Didik menegaskan, mekanisme ini bukan kemunduran demokrasi, tetapi demokrasi berlapis yang menitikberatkan pada kualitas seleksi kepala daerah.

Ia menambahkan, pengaturan hukum yang jelas, uji publik kandidat, serta sanksi pidana berat terhadap praktik suap menjadi kunci efektivitas Pilkada Jalan Tengah.

"Risiko oligarki tidak hilang, tetapi bergeser ke ruang parlemen yang bisa diawasi lebih ketat," ujarnya.

Dengan konsep ini, Prof. Didik berharap Indonesia bisa keluar dari lingkaran setan biaya politik tinggi, dan menghadirkan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, serta berintegritas.*

(dh)

Rp2,9 Miliar atau Rp304 Juta? KPK Didesak Klarifikasi Kasus Ringroad Siantar

Kasus Tambang Konawe Utara, Saut Pertanyakan Dasar KPK Soal Kerugian Negara

DPRD Bali dan Gubernur Koster Sahkan Regulasi Penting untuk Masa Depan Pulau Dewata

KPK Setop Kasus Suap Tambang Nikel Konawe Utara, BPK Tak Mau Hitung Kerugian Negara

KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Akibat Kerusakan Hutan Capai Rp175 Triliun

Ketua Fraksi Golkar Kritik Keras Sekda Medan Duduk Sejajar Walikota, Rapat Paripurna DPRD Tegang