Kebakaran di Kemayoran Hanguskan 250 Bangunan, 500 Jiwa Mengungsi
JAKARTA Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, belakang Pasar Jiung, RT 002/RW 04, Kelurahan Keb
PERISTIWA
PADANGSIDIMPUAN — Wacana menghidupkan kembali pilkada tidak langsung kembali mencuat dalam perdebatan publik di Indonesia.
Isu ini kerap memicu respons emosional dan dianggap sebagian pihak sebagai ancaman bagi demokrasi.
Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menekankan bahwa diskusi tentang mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya diletakkan pada kerangka evaluasi kebijakan, bukan sentimen semata.Baca Juga:
"Demokrasi itu bukan sekadar soal memilih langsung atau tidak langsung, tetapi soal apakah sistem tersebut mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat," kata Rusydi, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan beragam model pengisian jabatan kepala daerah pernah diterapkan, mulai dari penunjukan administratif, pemilihan melalui DPRD, hingga pilkada langsung sejak 2005.
Menurut Rusydi, setiap model memiliki konteksnya masing-masing dan tidak serta-merta membuat pemerintahan daerah lumpuh.
Meski pilkada langsung lahir dari semangat reformasi dan perluasan partisipasi rakyat, Rusydi menilai evaluasi menyeluruh kini menjadi keniscayaan.
"Evaluasi pilkada langsung bukan berarti anti-demokrasi. Justru ini bentuk kedewasaan berdemokrasi, ketika kita berani mengoreksi sistem yang terbukti menimbulkan politik biaya tinggi, mendistorsi tujuan kita berbangsa dan bernegara, serta mengganggu fokus pelayanan publik," ujarnya.
Mantan bankir ini menyoroti praktik politik yang menyedot energi pemerintahan.
Kepala daerah terpilih kerap tersandera kepentingan politik jangka pendek, mulai dari balas jasa, modal uang, hingga persiapan kontestasi berikutnya, sehingga perhatian terhadap pelayanan publik dan pembangunan menjadi terabaikan.
Sejalan dengan garis ideologis Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa demokrasi harus memperkuat negara dan menyejahterakan rakyat. Mekanisme demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur, tetapi harus menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berpihak.
"Jika sebuah mekanisme justru melemahkan kepemimpinan daerah, maka wajar untuk dikaji ulang secara terbuka dan rasional," katanya.
JAKARTA Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, belakang Pasar Jiung, RT 002/RW 04, Kelurahan Keb
PERISTIWA
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan permohonan maaf setelah unggahan konten peringatan Hari Lahir Pancasila, 1
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Selasa, 2 Juni 2026. Harga emas Logam
EKONOMI
JAKARTA Bagi sebagian orang, masa libur menjadi waktu untuk beristirahat dari berbagai aktivitas, termasuk komunikasi yang berkaitan denga
SAINS DAN TEKNOLOGI
BATUBARA Kabupaten Batubara di Sumatra Utara tidak hanya dikenal sebagai daerah industri dan pelabuhan. Wilayah pesisir yang menghadap lan
PARIWISATA
OlehFachrizal AfandiPEMBAHASAN Rancangan UndangUndang Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai regulasi ini
OPINI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, k
EKONOMI
JAKARTA Amal kebaikan dalam Islam tidak hanya dinilai dari banyaknya perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Lebih dari itu, kualitas nia
AGAMA
LABUSEL Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengintensifka
KESEHATAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsy
PEMERINTAHAN