Polisi Ungkap Perampokan Toko Emas di Tapaktuan dalam 24 Jam, Pelaku Oknum Anggota Polri
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk mendukung operasional koperasi selama enam tahun ke depan. Pemerintah menyebut skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah nantinya akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut.
"Rp240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil," ujar Purbaya di Yogyakarta, dikutip, Sabtu (18/7/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pembayaran cicilan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai menjalankan kegiatan operasional.
"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," katanya.
Purbaya menegaskan persoalan pendanaan program Kopdes Merah Putih tidak lagi menjadi kendala. Namun, pemerintah kini berfokus memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, transparan, dan minim kebocoran anggaran.
Selain pendanaan utama, pemerintah juga menyiapkan dukungan awal bagi koperasi yang baru berjalan. Dukungan tersebut meliputi pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.
Pemerintah berharap setelah melewati masa awal tersebut, koperasi dapat berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan bisnis yang berkelanjutan.
Kopdes Merah Putih Diklaim Punya Prospek Bisnis
Purbaya menilai prospek Koperasi Desa Merah Putih cukup menjanjikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.
"Semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung," ujar Purbaya.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut bergantung pada pengelolaan yang bersih dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Terkait isu dugaan kenaikan harga atau markup pengadaan kendaraan operasional untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan.
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Pemerintah Aceh meraih tiga penghargaan dalam ajang Forum Pemred Multimedia Award 2026 yang digelar di Hotel Alana, Yogyakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan ke
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, kembali mengajukan gugatan p
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek strategis nasional Blok Masela resmi memasuki t
EKONOMI
NEW YORK Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina, pada Senin (20/7/2026) di
OLAHRAGA
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memicu banjir setelah t
PERISTIWA
JAKARTA Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meluncurkan sejumlah program prioritas saat melakukan kunjungan kerja ke Keca
PEMERINTAHAN