MEDAN — Puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Medan periode 2025–2030.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor DPD PDIP Sumatera Utara, Jalan Djamin Ginting, Medan, Jumat, 9 Januari 2026.
Para pengunjuk rasa menuding pelantikan kedua pengurus itu tidak sah dan dilakukan tanpa dasar yang jelas.Baca Juga:
Boydo dan Fuad disebut tidak layak menduduki jabatan struktural partai karena diduga terafiliasi dengan Matahari Pagi Indonesia (MPI), organisasi yang disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik lain.
Sekretaris PAC PDIP Medan Tuntungan, Roges Ginting, mengatakan pelantikan tersebut patut diduga ilegal karena tidak disertai surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
"Kami mensinyalir pelantikan ini dipaksakan. Tidak ada SK DPP yang menjadi dasar," kata Roges dalam orasinya.
Selain mempersoalkan penunjukan sekretaris dan bendahara, massa juga memprotes tidak dimasukkannya nama Robi Barus dan David Roni Sinaga dalam struktur kepengurusan DPC.
Padahal, menurut mereka, kedua nama tersebut telah ditetapkan DPP untuk mendampingi Ketua DPC PDIP Medan terpilih, Hasyim.
Ketua PAC PDIP Medan Baru, Jumbo Ginting, menyatakan kekecewaannya terhadap proses pelantikan yang dinilai mengabaikan keputusan partai di tingkat pusat.
Ia meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun tangan dan menginstruksikan pelaksanaan konferensi cabang ulang.
"Kami mohon perhatian Ibu Ketua Umum. Ini suara kader di bawah. Kami meminta konfercab ulang DPC PDIP Medan," ujar Jumbo.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua PAC Medan Barat Tongam Manullang dan Ketua PAC Medan Marelan Nurmahadi.
Keduanya menegaskan aksi tersebut dilakukan secara damai sebagai bentuk kecintaan terhadap partai dan upaya menjaga demokrasi internal.
Massa aksi meminta Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon dan Ketua DPC PDIP Medan Hasyim menghentikan praktik politik internal yang dinilai tidak mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Mereka mengancam akan membawa persoalan tersebut ke DPP PDIP jika tuntutan tidak direspons.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan diiringi nyanyian hymne dan mars PDIP.
Namun hingga hampir dua jam berorasi, massa tidak mendapat tanggapan dari pengurus DPD PDIP Sumut, meski Rapidin Simbolon disebut berada di kantor saat aksi berlangsung.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pelaksan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap kondisi kesehatannya setelah memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaks
NASIONAL
MEDAN Seorang ibu yang berprofesi sebagai guru mendatangi Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk melaporkan kematian anaknya yang tewas akib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan stok cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi ancaman musim kemarau panjang dan
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menerima eksepsi yang diajukan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan strategis mengalami kenaikan di tingkat pedagang eceran nasional. Harga cabai rawit merah tercatat m
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada perdagangan Kamis pagi, 23 Juli 2026. Indeks saham utama Indonesia ters
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (23/7/2026). Berdasarkan data
EKONOMI
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menghadirkan saksi ahli da
HUKUM DAN KRIMINAL
