MEDAN — Pelantikan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara DPC PDIP Medan periode 2025–2030 oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, Jumat (9/1), dinilai tidak sah dan manipulatif.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Medan 2020–2025, Parlindungan Sinaga, SPd, Senin (12/1).
Menurut Parlindungan, hingga saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan SK kepengurusan lengkap DPC Medan, termasuk SK DPD Sumut.Baca Juga:
"Yang benar, Rapidin hanya melantik Boydo dan Fuad sebagai sekretaris dan bendahara sementara, bukan definitif. Belum ada SK DPP yang sah," kata Parlindungan.
Parlindungan menilai pelantikan yang dipublikasikan seolah definitif itu memanipulasi opini publik.
Ia menyinggung pernyataan Rapidin yang menyebut pelantikan sudah sesuai SK DPP ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
"Kalau memang SK itu ada, kenapa tidak diperlihatkan ke peserta dan media? Jika tidak ada, tindakan ini manipulatif dan berisiko di kemudian hari," tegasnya.
Selain itu, Parlindungan menyebut pelantikan dipaksakan dan berupaya membentuk framing agar kubu Robi Barus dan David Rony Sinaga tidak menuntut masuk kepengurusan.
Ia menilai langkah ini merusak tatanan organisasi PDIP.
Wakil Ketua DPC Medan itu juga menyoroti pernyataan Hasyim, yang menyebut jabatan strategis harus diisi kader kompeten dan menyiratkan bahwa beberapa kader memiliki rekam jejak bermasalah.
Parlindungan menilai pernyataan Hasyim potensial masuk kategori pembunuhan karakter, terutama terhadap Robi dan David Rony Sinaga, yang disebutnya merupakan kader akar rumput berpengalaman.
"Robi adalah kader tulen yang berjuang sejak era PDI Pro Mega. Rumahnya masih dijadikan posko bagi kader dan simpatisan," ujar Parlindungan.
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
