Kader PSI Berpeluang Jadi Plt Wali Kota Madiun Usai Maidi Ditahan KPK

MADIUN – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bagus Panuntun berpeluang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun setelah Wali Kota Maidi terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maidi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Meski belum memberikan pernyataan resmi, secara aturan, Wakil Wali Kota berhak mengambil alih tugas kepala daerah bila Maidi ditahan.

Baca Juga:

• Demokrat Tegaskan SBY Tak Terkait Kasus Roy Suryo, Laporkan Empat Akun Penyebar Berita Bohong

Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sementara Pasal 66 Ayat (1) Huruf c mengatur bahwa wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan.

Bagus Panuntun baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur pada 9 Januari 2026, ditunjuk langsung oleh Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep.

Saat resmi memimpin partai, Bagus memasang target ambisius untuk perolehan kursi legislatif di wilayahnya.

"Kalau untuk target di DPRD Kota/Kabupaten, kita mentarget 100 kursi. Saat ini 11 di Kabupaten/Kota dan 1 di provinsi, kami mentarget 8 kursi di provinsi," ujar Bagus saat itu.

Namun hingga saat ini, Bagus belum memberikan tanggapan resmi terkait OTT Wali Kota Madiun.

OTT KPK ini menjerat Maidi bersama dua tersangka lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto, pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Ketiganya disangkakan melakukan pemerasan dana CSR dan gratifikasi.

Kejadian ini kembali menegaskan fokus KPK dalam memberantas praktik korupsi di level kepala daerah, sekaligus memberi sinyal peringatan bagi seluruh pejabat publik.*

Demokrat Tegaskan SBY Tak Terkait Kasus Roy Suryo, Laporkan Empat Akun Penyebar Berita Bohong

Bupati Pati Sudewo Bantah Tuduhan Memeras Calon Perangkat Desa: Saya Korban!

Tak Hanya Pemerasan Jabatan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus Fee Proyek Kereta

KPK Resmi Tahan Wali Kota Madiun Maidi dalam Kasus Pemerasan Fee Proyek dan Dana CSR

KPK Sita Rp2,6 Miliar dalam OTT Bupati Pati, Calon Perangkat Desa Diduga Diperas hingga Rp225 Juta

Jaksa Klaim Nadiem Makarim Punya "Niat Jahat" Sebelum Menjabat Sebagai Menteri