100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
MADIUN – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bagus Panuntun berpeluang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun setelah Wali Kota Maidi terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maidi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Meski belum memberikan pernyataan resmi, secara aturan, Wakil Wali Kota berhak mengambil alih tugas kepala daerah bila Maidi ditahan.Baca Juga:
Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Sementara Pasal 66 Ayat (1) Huruf c mengatur bahwa wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan.
Bagus Panuntun baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur pada 9 Januari 2026, ditunjuk langsung oleh Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep.
Saat resmi memimpin partai, Bagus memasang target ambisius untuk perolehan kursi legislatif di wilayahnya.
"Kalau untuk target di DPRD Kota/Kabupaten, kita mentarget 100 kursi. Saat ini 11 di Kabupaten/Kota dan 1 di provinsi, kami mentarget 8 kursi di provinsi," ujar Bagus saat itu.
Namun hingga saat ini, Bagus belum memberikan tanggapan resmi terkait OTT Wali Kota Madiun.
OTT KPK ini menjerat Maidi bersama dua tersangka lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto, pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.
Ketiganya disangkakan melakukan pemerasan dana CSR dan gratifikasi.
Kejadian ini kembali menegaskan fokus KPK dalam memberantas praktik korupsi di level kepala daerah, sekaligus memberi sinyal peringatan bagi seluruh pejabat publik.*
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
