JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali mencuat di tengah isu reshuffle kabinet jilid V yang bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang beredar menyebutkan, Jokowi berpotensi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Wantimpres adalah lembaga negara yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden atas permintaan maupun inisiatif sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.Baca Juga:
Posisi ini sering dianggap strategis karena dapat memformalkan relasi politik antara Presiden dan figur-figur berpengaruh di pemerintahan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih bersifat afirmasi formal atas hubungan yang selama ini telah berjalan secara informal.
"Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat interaksi intensif," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Agung menambahkan, langkah ini bukan sekadar kompensasi terhadap figur yang terdampak reshuffle, melainkan juga bagian dari upaya menyeimbangkan relasi politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.
"Walaupun ada yang keluar, tetap ada yang dipertahankan agar poros-poros politik lain nyaman," kata Agung.
Dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres dinilai dapat memperkuat relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.
"Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi," tutur Agung.
Menanggapi isu reshuffle, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
Menurutnya, Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri secara rutin.
"Kalau Presiden merasa perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu hak prerogatif beliau. Pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintahan," jelas Prasetyo di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Meski masih sebatas kabar, kemungkinan Jokowi masuk Wantimpres menjadi sorotan publik, mengingat posisi ini bisa memengaruhi dinamika politik nasional, terutama jelang reshuffle kabinet yang dijadwalkan Jumat, 6 Februari 2026.*
(tm/dh)
ACEH UTARA Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, membuka latihan taktis Brimob bertajuk jungle warfare di wilayah pedalaman
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Desa Adat Bawomataluo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa tersebut dinilai mem
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
TAPSEL Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel di Mapolres
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
