Gelap Berjam-jam, PLN Dipertanyakan: Di Mana Kesiapan Negara Melayani Rakyat?
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali mencuat di tengah isu reshuffle kabinet jilid V yang bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang beredar menyebutkan, Jokowi berpotensi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Wantimpres adalah lembaga negara yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden atas permintaan maupun inisiatif sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.Baca Juga:
Posisi ini sering dianggap strategis karena dapat memformalkan relasi politik antara Presiden dan figur-figur berpengaruh di pemerintahan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih bersifat afirmasi formal atas hubungan yang selama ini telah berjalan secara informal.
"Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat interaksi intensif," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Agung menambahkan, langkah ini bukan sekadar kompensasi terhadap figur yang terdampak reshuffle, melainkan juga bagian dari upaya menyeimbangkan relasi politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.
"Walaupun ada yang keluar, tetap ada yang dipertahankan agar poros-poros politik lain nyaman," kata Agung.
Dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres dinilai dapat memperkuat relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.
"Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi," tutur Agung.
Menanggapi isu reshuffle, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
Menurutnya, Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri secara rutin.
"Kalau Presiden merasa perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu hak prerogatif beliau. Pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintahan," jelas Prasetyo di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Meski masih sebatas kabar, kemungkinan Jokowi masuk Wantimpres menjadi sorotan publik, mengingat posisi ini bisa memengaruhi dinamika politik nasional, terutama jelang reshuffle kabinet yang dijadwalkan Jumat, 6 Februari 2026.*
(tm/dh)
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA Tim hukum Troya (Tifa and Roy&039s Advocate) berencana melaporkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan ke pihak kepolisian.
NASIONAL
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menegaskan bahwa misi kemanusiaan untuk Gaza tidak akan berhenti meski sembilan relawan war
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat krisis
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabk
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh memeriksa sebanyak 15 saksi terkait kasus kebakaran dan pengrusakan yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATRA UTARA Pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi se
PERISTIWA
DENPASAR TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapan penuh mendukung pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan di Provinsi Bali. Duk
NASIONAL