Jokowi Setuju Kembali ke UU KPK Lama, Publik Kritik “Cari Muka” hingga “Cuci Tangan”

Ubedilah menekankan, fakta surat Jokowi kepada DPR tertanggal 11 September 2019 membuktikan keterlibatan eksekutif dalam proses revisi.

"Jika sekarang Jokowi bilang tidak terlibat karena itu inisiatif DPR, itu narasi bernuansa cuci tangan," ujarnya.

Tanggapan KPK

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyoroti logika pengembalian undang-undang.

"Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang pinjaman," kata Tanak, Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, KPK tetap beroperasi dengan baik berdasarkan UU KPK baru maupun lama, dan status kepegawaian pegawai KPK sebagai ASN kini jelas.

"Dengan UU KPK baru dan lama, tidak ada kendala dalam menjalankan tugas-tugas KPK," terang Tanak.

Munculnya wacana ini menimbulkan pertanyaan lebih luas: apakah ini romantisme politik lama atau sinyal polarisasi isu antikorupsi menjelang dinamika politik baru.*

(tb/ad)

Habiburokhman: Jika Terbukti Terlibat Kasus Narkoba, Eks Kapolres Bima Harus Dihukum Lebih Berat

Ketum Jokowi Mania Tantang Ketum Parpol: “Malulah Jadi Cawapres, Tarung Saja di Posisi Presiden”

Eggi Sudjana Geram Disebut “Dibeli Jokowi” dan “Tuyul” Oleh Roy Suryo: “Saya Bisa Gebukin!”

Golkar Bantah Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK 2019, MAKI Sarankan Terbitkan Perppu

Komisi III DPR Tegas: Klaim Jokowi Tak Berperan dalam Revisi UU KPK 2019 Salah Kaprah, Publik Diminta Tak Keliru

Menjelang KTT BoP di AS, DPR Harap Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina