Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Langkah tersebut ditempuh Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya meminta agar penyidikan perkara yang ditangani kepolisian dihentikan.
Kuasa hukum mereka, Refly Harun, menyatakan surat kepada Irwasum dilayangkan karena menilai terdapat sejumlah kekeliruan dalam proses penyidikan sejak awal perkara berjalan.Baca Juga:
"Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itu sebabnya kami mengirim surat ke Irwasum," kata Refly kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Refly, Irwasum memiliki kewenangan melakukan pengawasan internal terhadap kinerja anggota Polri secara nasional.
Karena itu, pihaknya tidak hanya menyoroti penanganan perkara di satuan tertentu, melainkan tata kelola penyelidikan dan penyidikan secara umum, baik di Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya.
Selain mengirim surat ke Irwasum, kubu Roy Suryo juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut, kata Refly, berkaitan dengan penggunaan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi kalangan akademisi, peneliti, dan aktivis.
"Message kami bukan hanya soal klien kami, tetapi bagaimana pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang digunakan untuk mengkriminalisasi tiga kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis," ujar Refly.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polri terkait surat yang dilayangkan kubu Roy Suryo maupun perkembangan terbaru penyidikan kasus tersebut.*
(in/dh)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN