Budiman Nadapdap: Jangan Asal Cap Kader PDI Perjuangan Pembangkang Soal SPPG

MEDAN – Politikus PDI Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, menilai kader partai yang sempat terlibat dalam usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa serta-merta dicap sebagai pembangkang.

Menurut Budiman, larangan bagi kader untuk terlibat dalam bisnis terkait program MBG baru dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP melalui surat edaran pada akhir Februari 2026.

Sementara sejumlah kader telah lebih dulu melakukan investasi pada SPPG sebelum aturan tersebut diterbitkan.

Baca Juga:

• Binjai Catat Rekor Investasi 591 Persen! Sekda Tekankan Pelayanan Perizinan Cepat dan Profesional

"Kader PDIP berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan pengusaha. Wajar jika sebagian kader melihat peluang usaha ini, apalagi program MBG sejak awal ditujukan untuk kepentingan masyarakat," kata Budiman saat dimintai tanggapan wartawan di Medan, Senin, 9 Maret 2026.

Ia menjelaskan, dalam perkembangannya DPP PDIP menilai program MBG memiliki sejumlah kelemahan dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Karena itu, fraksi PDIP di DPR RI yang sebelumnya menyetujui anggaran program tersebut kemudian mengambil sikap menolak dan melarang kader terlibat dalam kegiatan bisnis terkait program tersebut.

Budiman menyarankan agar kader atau keluarga kader yang sudah memiliki SPPG dilakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat oleh tim internal partai. Jika terbukti hanya berorientasi keuntungan, menurut dia, operasional SPPG tersebut sebaiknya dihentikan.

Namun, jika SPPG terbukti berjalan baik dan membantu pemenuhan gizi bagi siswa, ia menilai hal itu masih sejalan dengan semangat kerakyatan yang selama ini menjadi bagian dari ideologi PDIP.

Terkait dugaan keterlibatan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara, Meryl Saragih, dalam pengelolaan dapur MBG atau SPPG, Budiman mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Meryl tidak lagi tercatat dalam yayasan pengelola.

"Setahu saya nama Meryl sudah tidak ada dalam yayasan pengelola SPPG tersebut. Saya kira Sekjen DPP juga sudah mengetahui informasi ini," ujar Budiman.

Budiman menambahkan, PDIP merupakan partai yang dihuni kader dari beragam profesi. Ia mencontohkan tokoh PDIP Sumatera Utara, Japorman Saragih, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha sebelum aktif di partai.

Menurut dia, Japorman dikenal sebagai pengusaha di sektor jasa angkutan, perkayuan, ekspor kopi, dan perkebunan sebelum bergabung dengan PDIP.

"Beliau masuk ke PDIP karena panggilan nasionalisme dan untuk memperjuangkan politik kerakyatan, bukan untuk mencari peluang usaha," kata Budiman.

Sementara itu, Meryl Saragih ketika dikonfirmasi menyatakan dirinya sudah tidak lagi menjadi pengurus Yayasan MRS—salah satu pengelola SPPG—sejak Desember 2025.

"Per Desember 2025 saya sudah tidak menjadi pengurus yayasan dan tidak setuju mengelola SPPG. Karena itu saya memilih keluar, apalagi setelah ada penegasan dari DPP PDI Perjuangan yang melarang kader terlibat dalam program MBG," kata Meryl.*

(dh)

BGN Gagal Kelola MBG, Banyak SPPG Beroperasi Tanpa Penuhi Syarat Wajib

BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial

25 Ribu Dapur MBG Diperiksa, Banyak SPPG Belum Penuhi Standar Higiene dan Sanitasi

Belum Miliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi, 492 Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara

Ada Pembiaran Pelanggaran Pengelolaan MBG, Abyadi: Belum Ada SPPG Diproses Hukum

Polisi Tangkap Kepala SPPG Lampung Timur atas Dugaan Penculikan dan Pencabulan Siswi SD