Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Lebong tersebut terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/03/2026).
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, ketua DPD PAN Rejang Lebong untuk sementara diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu.Baca Juga:
"PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Penegakan hukum harus berjalan secara transparan, obyektif, profesional, dan sesuai prinsip keadilan," ujar Viva Yoga Mauladi.
PAN menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan menekankan agar seluruh kepala daerah menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Partai juga menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan kadernya yang bertentangan dengan nilai, prinsip, dan platform PAN.
"Ini adalah tanggung jawab pribadi, melanggar platform perjuangan PAN, dan tidak mencerminkan integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih," tambah Viva.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 13 orang, termasuk Bupati Fikri Thobari, Wakil Bupati Hendri Praja, tiga ASN Pemkab Rejang Lebong, dan empat pihak swasta.
Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta, satu adalah Bupati, satu Wakil Bupati, tiga ASN, dan empat pihak swasta lainnya. Tim KPK melakukan pengamanan di kawasan Rejang Lebong pada malam hari dan pemeriksaan awal dilakukan di Polres setempat.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah yang sedang menjabat, sekaligus menjadi ujian integritas partai politik dalam menegakkan prinsip bersih dari korupsi.*
(d/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI