1. Karakter Lembaga Negara: Pengaturan harus mengakomodasi pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials), pejabat yang diangkat berdasarkan seleksi (selected officials), dan bahkan pejabat yang ditunjuk (appointed officials).
2. Independensi Lembaga Negara: Pengaturan pensiun harus melindungi integritas pejabat negara, agar tidak ada tekanan yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugas negara.
3. Proporsionalitas dan Keadilan: Besaran pensiun harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara dan tidak memberatkan rakyat.
4. Alternatif Model Pensiun: MK mempertimbangkan model pensiun baru yang lebih proporsional, seperti "uang kehormatan" sekali bayar setelah masa jabatan berakhir, dan bukan pensiun seumur hidup.
5. Partisipasi Publik: Pembentukan undang-undang baru harus melibatkan masyarakat, terutama pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara.
Beberapa pihak, termasuk pemohon dalam kasus ini, yakni mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menganggap bahwa dana pensiun yang diterima anggota DPR akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kepentingan pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi.
Mereka berpendapat bahwa dana pensiun ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk membantu pendidikan yang lebih mendalam dan inklusif bagi masyarakat.
Dengan adanya keputusan ini, DPR dan pemerintah diharuskan segera merancang peraturan yang sesuai dengan putusan MK dalam waktu dua tahun.
Jika tidak, UU Nomor 12 Tahun 1980 akan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan MK ini membuka ruang bagi pembaruan sistem pengaturan hak keuangan pejabat negara, yang diharapkan lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.*
(lp/ad)
PAPUA TENGAH Sebuah kontak tembak antara prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tergabung
HUKUM DAN KRIMINAL
PYONGYANG Kim Jong Un kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) untuk masa jabatan ke15.
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membatalkan status tahanan rumah yang dijalani mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qou
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehNatalius Pigai.KALAU Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya. Katakata yang sering diucapkan oleh Presiden
OPINI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terkait pengalihan status penahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan di balik intensitas kunjungan dinasnya ke luar negeri. Dalam s
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat hubungan antar lembaga serta memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan, Kapolda Aceh Irjen
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membatalkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan A
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam pada hari ini, Senin (23/3), mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal pekan. Berdasarkan data resmi
EKONOMI
