Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN — Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, menilai laporan polisi yang dilayangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis SARA terhadap Muhammad Jusuf Kalla tidak mewakili aspirasi umat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Sutrisno, keberatan terhadap potongan video ceramah Jusuf Kalla hanya datang dari pihak-pihak yang tercantum dalam laporan polisi tersebut.
Ia menyebut tidak ada gelombang keberatan luas dari masyarakat, termasuk dari kalangan umat Kristen di luar struktur elit organisasi.Baca Juga:
"Hingga saat ini tidak terlihat adanya laporan serupa dari masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut bersifat elitis dan sarat kepentingan politik," kata Sutrisno dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.
Ia menilai aksi pelaporan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sebaliknya, kata dia, publik justru lebih resah terhadap tekanan ekonomi yang dipicu situasi global.
Sutrisno menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan awal pekan ini.
Menurut dia, kondisi tersebut lebih mendesak untuk mendapat perhatian dibanding polemik potongan video ceramah.
Ia juga menyoroti latar belakang sejumlah pelapor yang disebutnya memiliki afiliasi politik, termasuk keterkaitan dengan partai politik koalisi pemerintah serta jabatan di perusahaan milik negara.
Di tengah situasi global yang memanas, seperti konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada harga minyak dunia, Sutrisno mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pimpinan ormas, berkontribusi membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional.
"Seharusnya energi diarahkan untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, bukan pada polemik yang berpotensi memecah belah," ujarnya.
Sutrisno juga menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang berhak mengatasnamakan seluruh umat Kristen dalam menyampaikan sikap terkait isu tersebut.
Ia meminta setiap individu atau kelompok bertanggung jawab atas langkahnya masing-masing tanpa membawa nama komunitas secara luas.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN