Ferdinand Hutahaean Sebut Laporan terhadap Jusuf Kalla ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik, Singgung Arah Elektoral

JAKARTA – Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean menilai laporan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) ke pihak kepolisian tidak murni persoalan hukum, melainkan diduga telah ditunggangi kepentingan politik.

Pernyataan itu disampaikan Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Kisruh, Video Ceramah JK Dipotong", Selasa (28/4/2026).

"Ini tidak lagi murni persoalan bagaimana menjelaskan Pak JK telah melakukan sesuatu, tetapi sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik oleh siapa? Saya harus mengatakan oleh para pelapor," kata Ferdinand.

Baca Juga:

• NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

Ia menduga para pelapor memiliki kepentingan politik tertentu yang berkaitan dengan agenda elektoral pada Pemilu mendatang.

Menurut Ferdinand, kasus ini berpotensi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga bisa memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat jika tidak segera diluruskan.

"Saya tidak ingin polemik ini menimbulkan konflik sosial," ujarnya.

Ferdinand juga mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada JK terkait potongan video ceramah yang beredar di media sosial. Namun setelah melihat video secara utuh, ia menilai perlu ada klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dugaan kepentingan politik yang dimaksud, Ferdinand menyebut adanya keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ini adalah orang-orang PSI. Di sana ada GAMKI Sahat Sinurat, dia ketua DPW PSI. Saya melihat ada kepentingan politik yang tertunggangi di sini," kata Ferdinand.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelapor maupun pihak terkait atas pernyataan Ferdinand tersebut.*

(in/dh)

NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

KPK Ungkap Dugaan Suap ke Penyelenggara Pemilu, PKS Minta Hukuman Maksimal dan Efek Jera

Apa Isi Kajian KPK yang Diserahkan ke Prabowo dan DPR Terkait Reformasi Partai Politik?

KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang

PAN Usul RUU Pemilu Diambil Alih Pemerintah, Hindari Tarik Ulur Parpol

DPR Kaji Ulang Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Dasco Minta Tidak Memberatkan Partai Politik