Tuduhan dr Tifa Tak Terbukti, Jaksa: Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — konstitusi/" target="_blank">Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkatkan menjadi lulusan strata-2 (S2).
MK menilai permohonan tersebut tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas atau kabur.
Permohonan diajukan oleh Ardi Usman terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Baca Juga:
Namun, MK menyatakan dalil yang diajukan tidak menunjukkan secara meyakinkan adanya pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Uraian dalam posita Pemohon lebih banyak mengutip tautan atau laman tanpa menguraikan secara jelas ihwal argumentasi hukum," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan di Jakarta, Jumat, 15 Juni 2026.
Saldi menegaskan, Mahkamah tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan norma dalam UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana didalilkan pemohon.
"Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur," ujarnya.
Dengan pertimbangan tersebut, MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan perkara Nomor 124/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.
Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa ketiadaan syarat pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif dinilai membuka ruang kompetisi politik yang tidak berbasis kualitas intelektual.
Pemohon juga membandingkan tingkat pendidikan anggota parlemen di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Iran, Ukraina, dan Polandia.
Namun, MK menilai perbandingan tersebut tidak cukup untuk menguji konstitusionalitas norma yang berlaku di Indonesia.*
(km/ad)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa resmi digelar di Peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Maka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indones
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kanit Intelkam Polsek Muara Sabak Timur, AIPTU E. Simamora, S.E., resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih t
NASIONAL
ACEH BESAR Bisnis warung kopi di Aceh dinilai masih memiliki prospek yang cerah meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantang
EKONOMI
MEDAN Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam. Kemampuan mengelola
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya membangun kota yang tangguh melalui kolaborasi antardaerah, kesiaps
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh In
PEMERINTAHAN