Posisi Adies Kadir di DPR Diganti Anaknya, Pengamat Bongkar Politik Dinasti di Golkar: “Keluarga Lo Lagi, Keluarga Lo Lagi”

JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai fenomena ayah dan anak yang sama-sama meraih suara signifikan di daerah pemilihan (dapil) yang sama menunjukkan persoalan serius dalam proses kaderisasi partai politik.

Sorotan itu muncul setelah nama Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies, menjadi perhatian publik karena dinilai merepresentasikan praktik politik kekerabatan di internal Partai Golkar.

Menurut Efriza, kondisi tersebut mencerminkan pengabaian prinsip keadilan dalam kompetisi politik karena partai dinilai lebih mengutamakan peluang kemenangan dibanding membuka ruang yang lebih adil bagi kader lain.

Baca Juga:

• Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

"Partai lebih memprioritaskan kemenangan elektoral dibanding memperhatikan keragaman dan keadilan dalam proses pencalonan," kata Efriza, Minggu (17/5/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan afirmasi bagi calon legislatif perempuan.

Menurutnya, keterwakilan perempuan justru berpotensi diisi oleh figur yang memiliki hubungan keluarga dengan elite partai.

"Terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik," ujarnya.

Selain itu, Efriza menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya pola penguasaan daerah pemilihan tertentu oleh keluarga politik tertentu.

Kondisi ini dinilai berpotensi merusak prinsip demokrasi dan memperkuat oligarki dalam partai.

Ia menyebut pola tersebut sebagai praktik "4L" atau "lo lagi, lo lagi", bahkan berkembang menjadi "2KLL" atau "keluarga lo lagi, keluarga lo lagi".

"Daerah pemilihan seolah menjadi milik keluarga tertentu," kata dia.

Efriza menilai persoalan utama justru terletak pada pragmatisme partai yang terlalu fokus mengejar kursi legislatif tanpa membangun proses kaderisasi yang sehat dan kompetitif.

Menurut dia, kondisi tersebut juga bisa mengindikasikan terbatasnya kader potensial di internal partai atau tingginya biaya politik untuk maju sebagai calon legislatif.

"Demokrasi kita masih dibayangi ongkos politik mahal dan praktik politik kekerabatan," ujarnya.

Fenomena politik dinasti sendiri kerap menjadi sorotan dalam kontestasi politik nasional karena dinilai mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih meritokratis.*

(vo/ad)

Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

Prabowo Ungkap Kondisi Natuna Kini Lebih Tenang: “Tidak Sering Ribut Lagi”

Eks Projo: Jokowi dan PSI Akan “Babak Belur” Jika Gunakan Isu SARA Lawan JK

PDIP Respons Pernyataan Prabowo soal Bung Karno: “Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Diklaim”

Prabowo: Banyak Elite yang Teriak NKRI, Tapi Saat Berkuasa Tak Berpihak ke Rakyat

Prabowo: Dalam Negara, Ada Partai yang Baik dan Ada yang Tidak Baik