Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus dugaan pencemaran terkait ijazah Jokowi akan segera ditahan. Keyakinan itu muncul setelah berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap oleh penyidik.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan berdasarkan keterangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Sudah tidak ada lagi petunjuk tambahan, artinya dokumen sudah lengkap dan siap disidangkan," kata Yakup, dikutip Kamis (11/6/2026).Baca Juga:
Menurut Yakup, setelah status berkas dinyatakan lengkap atau P21, proses hukum akan berlanjut ke tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Pada tahap tersebut, tersangka dapat dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan penahanan sesuai kewenangan penyidik.
Ia menilai seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Karena itu, pihaknya memperkirakan proses hukum terhadap Roy Suryo akan segera memasuki tahap lanjutan.
"Kalau sudah lengkap, ya tinggal menunggu waktu untuk proses berikutnya," ujarnya.
Meski demikian, pihak Roy Suryo sebelumnya menyatakan belum menerima dokumen resmi terkait status P21 tersebut. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum atas pernyataan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap.
Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gahfur Sangadji, kelengkapan berkas perkara harus dibuktikan dengan dokumen resmi dari kejaksaan.
"Secara hukum, harus ada bukti administrasi P21 yang jelas," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian resmi terkait status perkara tersebut sebelum melangkah lebih jauh dalam proses hukum.
Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, karena melibatkan sejumlah tokoh dan menyita perhatian luas masyarakat.*
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI