PDIP Serang Balik PSI, Deddy Sitorus: Rakyat Sudah Bosan Gimmick Politik

JAKARTA– Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai PSI lebih banyak mencari sensasi politik dibanding menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Deddy merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP karena dinilai masih terus mengomentari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meski sudah bukan lagi kader partai berlambang banteng tersebut.

"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI soal isu-isu rakyat. Mereka malah sibuk menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Baca Juga:

• DPR Soroti Tingginya Biaya Politik Usai Dua Bupati Pengganti Terjerat OTT KPK

Menurut Deddy, PSI kerap melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional demi menarik perhatian publik menjelang kontestasi politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pencitraan atau pansos elektoral.

"Sudahlah, rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.

Deddy juga menantang PSI agar lebih vokal terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), dan berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan rakyat," tambahnya.

Tak hanya Deddy, politikus PDIP Guntur Romli turut menanggapi pernyataan PSI yang optimistis menjadikan Jawa Tengah sebagai "kandang gajah" melalui safari politik Jokowi.

Menurut Guntur, PSI tidak perlu bersikap terlalu percaya diri. Ia menilai jika partai tersebut benar-benar kuat, maka tidak perlu mengandalkan safari politik Jokowi untuk memperkuat basis dukungan.

"PSI jangan terlalu sombong. Kalau memang kuat, Jokowi pasti cukup istirahat dan santai. Safari politik itu justru menunjukkan PSI masih lemah," kata Guntur.

Ia juga mengaitkan safari politik tersebut dengan isu yang tengah menjadi sorotan, yakni pengakuan Sekjen PSI terkait penerimaan uang dari Bupati Kuansing yang kemudian dikembalikan beberapa hari setelahnya.

Selain itu, Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam menangani berbagai perkara yang menyeret sejumlah nama dari PSI.

Menurutnya, pengembalian uang setelah beberapa hari tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila memang ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Guntur juga menilai klaim PSI yang ingin menguasai Jawa Tengah belum memiliki dasar kuat. Ia mengingatkan bahwa pada Pemilu 2024 PSI gagal lolos ke DPR RI meski saat itu mendapat dukungan penuh dari Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden.

"Kalau PSI menjadi partai nomor dua pada Pemilu 2024 lalu mengatakan ingin merebut kandang banteng, mungkin masih masuk akal. Faktanya, PSI gagal masuk parlemen," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengaku heran karena PDIP dinilai masih terus mengomentari Jokowi setelah resmi mengeluarkannya dari keanggotaan partai.

Bestari menilai sejumlah elite PDIP lebih banyak melontarkan kritik kepada Jokowi dan PSI dibanding menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.

Ia bahkan menyebut masyarakat melihat sikap PDIP sebagai sesuatu yang lucu dan menilai partai tersebut terus menjadikan Jokowi sebagai bahan komentar meski telah menyatakan tidak lagi memiliki hubungan politik dengannya.

Perang pernyataan antara kedua partai tersebut kembali menambah daftar panjang dinamika politik nasional menjelang agenda politik berikutnya. Saling sindir antara elite PDIP dan PSI diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring meningkatnya aktivitas politik di berbagai daerah.* (d/dh)

DPR Soroti Tingginya Biaya Politik Usai Dua Bupati Pengganti Terjerat OTT KPK

Langkat dan Bayang-Bayang Korupsi: Dua Bupati Berturut-turut Terjerat KPK

MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Nilai Korupsi Telah Menyengsarakan Rakyat

Usai Ondim Ditahan KPK, NasDem Minta Pemkab Langkat Tetap Lanjutkan Proyek Perbaikan Jalan

DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop