JAKARTA – Istilah "Londo Ireng" menjadi perbincangan publik setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis, 23 Juli 2026.
Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti yang mengkritik penggunaan istilah tersebut karena dinilai berpotensi memberikan stigma terhadap pihak-pihak yang menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah.Baca Juga:
Makna Historis Londo Ireng
Secara bahasa, "Londo Ireng" berasal dari istilah Jawa yang berarti "Belanda Hitam".
Dalam catatan sejarah, istilah tersebut digunakan untuk menyebut pribumi yang dianggap membantu pemerintahan kolonial Belanda atau berpihak kepada kepentingan penjajah pada masa perjuangan kemerdekaan.
Dalam perkembangannya, istilah tersebut sering digunakan sebagai sebutan bagi seseorang atau kelompok yang dianggap mengkhianati kepentingan bangsanya sendiri atau menjadi pendukung kepentingan pihak asing.
Karena memiliki latar belakang sejarah yang sensitif, penggunaan istilah "Londo Ireng" dalam ruang publik kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan situasi politik saat ini.
Prabowo Singgung Londo Ireng dalam Pidato Harlah PKB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah tersebut saat menghadiri puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbuka terhadap kritik.
Namun, ia menilai terdapat pihak tertentu yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain dibanding kepentingan nasional.
"Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyebut bahwa pihak yang dimaksud saat ini dapat muncul dalam berbagai latar belakang, seperti wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah kita tahu kan," ujarnya.
Menurut Prabowo, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi ia mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan kritik yang membangun dengan upaya yang dinilai bertujuan melemahkan bangsa.
Ray Rangkuti Soroti Penggunaan Istilah
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai penggunaan istilah "Londo Ireng" dalam pidato Presiden dapat berdampak terhadap persepsi publik mengenai kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Ray, istilah tersebut tidak hanya persoalan pilihan kata, tetapi juga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap jurnalis, pengamat, maupun kelompok masyarakat sipil.
Ia juga menyoroti sejumlah istilah yang sebelumnya pernah digunakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan.
"Mulai dari 'endasmu', 'bajingan', 'emang gue pikirin', 'kabur aja sana', 'antek-antek asing', dan yang terakhir 'Londo Ireng'," kata Ray kepada wartawan, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ray menilai tudingan seperti "antek asing" maupun "Londo Ireng" belum pernah dibuktikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, penggunaan istilah yang bernada merendahkan dapat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi publik.
Ia mengingatkan bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Minta DPR Jalankan Fungsi Pengawasan
Ray Rangkuti juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan pejabat publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Menurutnya, seorang kepala negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, termasuk terhadap kelompok yang mendukung maupun yang memberikan kritik terhadap pemerintah.
"Jangan mengotak-ngotakkan anak bangsa sebagai anak baik dan yang lainnya adalah Londo Ireng. Bukankah Pak Prabowo sendiri pernah menyebut bahwa oposisi itu penting? Maka, harkat dan martabat para kritikus pemerintah tidak boleh direndahkan," ujarnya.
Perdebatan mengenai istilah "Londo Ireng" kembali membuka diskusi publik mengenai batas antara kritik, kebebasan berpendapat, serta penggunaan bahasa dalam komunikasi politik.
Di tengah sistem demokrasi, perbedaan pandangan tetap menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.* (tm/ad)
JAKARTA Bank Central Asia (BCA) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelak
EKONOMI
GORONTALO Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan satu awak kapal berhasil selamat setelah speedboat yang mereka tumpangi tenggelam aki
PERISTIWA
MALANG DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar RedTalks 2026 bertajuk Suara Muda untuk Jatim Keren Indonesia Punya Kita, Nasionalisme
POLITIK
JAKARTA Rumah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, tampak dijaga ketat setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari
NASIONAL
TANJUNGBALAI Polres Tanjungbalai menetapkan D alias A, suami seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tanj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perkeretaapian di Sumatera Utara genap berusia 140 tahun pada 25 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda perjalanan panjang sejak jal
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh
PENDIDIKAN
BANDUNG Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait program sayembara tangkap begal, maling, copet, jambret, hingga p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga ponsel dari tiga merek di bawah naungan Transsion Holdings, yakni Tecno, Infinix, dan Itel, terpantau masih stabil hingga
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menjelaskan alasan di balik keputusannya menjadi kuasa hu
HUKUM DAN KRIMINAL
