Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 35 Persen, Pemko Genjot Pendataan dengan Sistem Jemput Bola
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan komunikasinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi partainya dalam pemerintahan.
Megawati mengatakan PDIP memilih tidak masuk kabinet dan akan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin, 10 Agustus 2026.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Megawati terlebih dahulu menjelaskan pandangannya mengenai sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga istilah oposisi dan koalisi tidak dikenal seperti dalam sistem parlementer.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat pidato di acara tersebut.
Megawati meminta masyarakat memahami kembali sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Dia mengatakan istilah oposisi dan koalisi lebih dikenal dalam sistem parlementer.
"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g*** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b***, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati.
Menurut Megawati, posisi PDIP di luar pemerintahan tidak tepat jika disebut sebagai oposisi. Dia memilih menyebut posisi partainya sebagai penyeimbang.
Megawati kemudian mengungkapkan percakapannya dengan Prabowo mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan.
Dia mengatakan telah menyampaikan secara langsung kepada Prabowo bahwa PDIP tidak akan bergabung dengan kabinet.
"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati.
Dengan keputusan tersebut, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan peran di luar pemerintahan tanpa menyebut dirinya sebagai oposisi.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyinggung pihak yang terus memperdebatkan istilah penyeimbang yang digunakan PDIP.
Dia menyebut para buzzer yang mempersoalkan posisi tersebut tidak memahami konsep yang dimaksud.
"Ngerti opo nggak oposisi kui opo? Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', g*** ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh? Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau nggak tentu masa saya nggak boleh ngomong, terus mau dijadiin apa? Masuk arsip loh, iya dong, buat apa ini ada, Pak, arsip," ujar Megawati.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi politik PDIP di bawah kepemimpinan Megawati: tidak bergabung dalam kabinet Prabowo, tetapi juga tidak ingin disebut sebagai oposisi.
Megawati memilih istilah penyeimbang untuk menggambarkan peran PDIP di luar pemerintahan.* (d/ad)
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (In
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan sekitar 9.800 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) CoBranding bersama Universit
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban duga
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa T
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tid
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027. Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN da
NASIONAL