JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan dengan konstitusi untuk mengubah jadwal pemilu yang telah ditetapkan.
"Sikap PDI-P adalah Pemilu 2029, dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita," kata Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Hasto mengatakan pelaksanaan pemilu secara berkala setiap lima tahun merupakan bagian penting dalam menjaga sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, prinsip tersebut perlu dipertahankan agar proses demokrasi berjalan sesuai konstitusi.Baca Juga:
Ia juga menanggapi munculnya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Hasto menyebut kritik seharusnya disampaikan melalui jalur demokrasi yang tersedia.
"Kalau ada yang tidak puas, maka salurkan berbagai kritik itu, dan kemudian kami PDI-P mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain, untuk, lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik," ujarnya.
Menurut Hasto, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus membuka ruang untuk menerima dan merespons aspirasi publik.
"Karena siapa pun yang ada di dalam pemerintahan, termasuk DPR, itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik," kata Hasto.
Namun, Hasto menegaskan kritik terhadap pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan langkah yang bertentangan dengan konstitusi.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.
"Nah, itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini," tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan perubahan jadwal Pemilu sebelum 2029. Hasto sebelumnya juga menanggapi pernyataan sejumlah pihak terkait isu percepatan pemilu.
PDIP menilai pergantian pemerintahan harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional. Pemilu 2029, menurut Hasto, merupakan bagian dari siklus demokrasi yang perlu dijaga agar tidak terganggu oleh kepentingan politik tertentu.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jos Ramos Horta bersama sembilan peraih Nobel dari berbagai ne
NASIONAL
JAKARTA Seorang warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi pingsan saat kerusuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
