BREAKING NEWS
Minggu, 27 September 2026

Jokowi imbau kader PSI tidak jadikan ambang batas parlemen beban menuju Pemilu 2029

Dharma - Sabtu, 26 September 2026 20:31 WIB
Jokowi imbau kader PSI tidak jadikan ambang batas parlemen beban menuju Pemilu 2029
Jokowi saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung dan membuka status keanggotaannya. (Foto: iNews)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Pada Maret 2026, MK juga menyatakan permohonan pengujian terkait ambang batas parlemen tidak dapat diterima karena pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap norma yang dimaksud.

Selain membahas ambang batas parlemen, Jokowi meminta kader PSI Kota Bandung memastikan struktur organisasi yang telah terbentuk benar-benar aktif.

Dia menilai struktur partai yang hanya selesai secara administratif tidak cukup apabila tidak diikuti aktivitas nyata di tengah masyarakat.

"Yang paling penting struktur itu harus hidup, struktur itu harus bekerja. Percuma strukturnya selesai tapi tidak bekerja dan tidak ada dinamika di bawah. Struktur itu harus hidup dan bekerja," katanya.

Jokowi juga mendorong kader PSI membangun jaringan dengan masyarakat, komunitas serta tokoh lokal di Kota Bandung.

Menurutnya, kader perlu aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan dan ruang publik sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi warga.

Jokowi sebelumnya juga meminta kader PSI tidak hanya berfokus pada penyelesaian struktur organisasi, tetapi memperkuat aktivitas di tingkat akar rumput sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Dengan demikian, arahan Jokowi di Bandung menekankan penguatan struktur dan aktivitas kader, sementara besaran ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari proses perubahan aturan pemilu.* (k/dh)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Jokowi Sebut Lawan Politik Mulai Ketakutan terhadap PSI
RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan
Hukuman Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Kejagung Punya Waktu 14 Hari Tentukan Kasasi
RUU Perampasan Aset Dibahas, Pengamat: Negara Harus Kuat Hadapi Kejahatan, tapi Kekuasaan Harus Dibatasi
Wali Kota Tanjungbalai dan APPSI Siapkan Pilot Project Penataan Pasar, Ini Konsepnya
PP ISARAH Kritik Klarifikasi Menteri IMIPAS soal Lapas Cibinong, Desak Prabowo Ganti Agus Andrianto: Jangan Ada Anak Emas!
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru