Sidang Syarat Pendidikan Gibran Memanas, MK Bakal Gelar Pembuktian Hari Rabu

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB. Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon.

Berdasarkan jadwal resmi MK, pembuktian pemohon akan dilakukan dengan mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi yang diajukan pemohon. Selain itu, persidangan juga diagendakan untuk mengesahkan alat bukti tambahan yang diserahkan pemohon.

Baca Juga:

• Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK telah meregistrasi perkara tersebut dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi pencalonannya, membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

KPU Persoalkan Kewenangan MK

Dalam sidang pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026, KPU sebagai termohon mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

KPU berpandangan persoalan yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dan menyebut permohonan tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024, sedangkan permohonan perkara tersebut baru didaftarkan pada 10 September 2026.

Di sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diserahkan.

Hakim Pertanyakan Aturan Pendidikan

Dalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi juga menggali penerapan aturan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan apakah ketentuan tersebut pernah diatur dalam PKPU pada Pilpres sebelumnya.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin kemudian menyatakan aturan yang dipersoalkan tersebut belum pernah diatur dalam PKPU untuk Pilpres 2019 dan menjawab bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, para pemohon tetap meminta agar pokok persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran diperiksa melalui pembuktian di MK.

Sidang pada Rabu (30/9/2026) menjadi tahapan berikutnya dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Hasil pembuktian dan keterangan para pihak selanjutnya akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim konstitusi.* (k/dh)

Aktivis Terjal Beberkan Celah PKPU Soal Ijazah Gibran, Desak MK Buka Persidangan Pembuktian

Cecar KPU di Sidang MK, Saldi Isra Skak Beda Perlakuan Verifikasi Ijazah Gibran pada Pilkada dan Pilpres

Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes

Soal Gugatan Ijazah Gibran di MK, Rocky Gerung Minta DPR Siap-siap: Bakal Skandal Besar

KPU Akan Jawab Dalil PKPU 19/2023 di Sidang Sengketa Gibran, Ini yang Dipersoalkan

Sengketa Gibran di MK, Pemohon Minta MPR Gelar Sidang Pilih Wapres dari Dua Calon Usulan Prabowo