Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir dalam prosesi pengangkatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Keduanya adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty.
Meski tidak hadir dalam prosesi tersebut, nama Jonan dan Jacky tetap tercantum sebagai anggota Wantimpres dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026.Baca Juga:
Secara keseluruhan, 24 dari 26 anggota hadir dalam acara pengangkatan tersebut.
Ketua Wantimpres Pratikno memastikan status Jonan dan Jacky sebagai anggota tidak berubah.
"Itu kan sudah di Keppres," ujar Pratikno seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Saat ditanya mengenai alasan spesifik ketidakhadiran keduanya, Pratikno mengaku tidak mengetahui secara rinci.
"Itu diatur oleh sekretaris," ujarnya.
Keppres Nomor 107/P Tahun 2026 menetapkan 26 anggota Wantimpres.
Pratikno ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris merangkap anggota.
Nama Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty tercantum sebagai anggota dalam keputusan tersebut.
Dengan demikian, ketidakhadiran mereka dalam prosesi pengangkatan tidak mengubah status keduanya sebagaimana tercantum dalam Keppres.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI