Soal Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat: Beliau Takut Ditinggalkan

JAKARTA – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubahan strategis dan substantif dalam komposisi pemerintahan.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan reshuffle yang disebut sebagai penataan strategis seharusnya diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Presiden.

Menurut Ray, perubahan kabinet yang substantif semestinya tidak hanya menyasar satu atau dua menteri.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal

Perubahan tersebut, kata dia, dapat menyentuh sebagian besar komposisi kabinet apabila pemerintah ingin melakukan akselerasi.

"Kalau reshuffle strategis substantif itu ya memang reshuffle yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi presiden yang lebih cepat, hemat waktu, dan juga akseleratif," kata Ray dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).

Ray menilai komposisi kabinet saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kabinet ideal yang dibayangkan Prabowo.

"Kalau ditarik ke belakang, ini sebetulnya wajah kabinet yang dibayangkan ideal oleh Pak Prabowo atau tidak, gitu? Jawaban saya tidak," ujarnya.

Menurut Ray, salah satu persoalan dalam penataan kabinet adalah terbatasnya ruang Presiden dalam memilih menteri dari kalangan partai politik.

Dia mengatakan terdapat sejumlah posisi yang lebih terbuka untuk diisi figur nonpartai, seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Sementara posisi lainnya, menurut Ray, banyak dipengaruhi konfigurasi politik pemerintahan.

"Nah, lainnya itu adalah orang yang diterima begitu saja oleh Pak Prabowo, karena enggak ada opsinya," kata Ray.

Ray kemudian mencontohkan posisi menteri yang ditempati pimpinan partai politik.

"Misalnya, apakah Pak Bahlil itu tipe menteri yang diinginkan oleh Pak Prabowo? Saya tak yakin. Mungkin, tapi tidak bisa nolak karena ketua partai," ujarnya.

Ray juga menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bagian dari konfigurasi politik yang menurutnya membatasi ruang Presiden dalam melakukan perubahan kabinet.

Menurut dia, masuknya berbagai partai ke dalam pemerintahan membuat penataan kabinet tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan teknokratis.

Ray kemudian menyoroti reshuffle terbaru yang menurutnya belum mengubah representasi partai politik dalam kabinet.

Dia mencontohkan pergantian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

"Kalau kita lihat reshuffle yang terakhir ini, lagi-lagi tidak ada satu pun kursi partai yang dihilangkan, diganti oleh Pak Prabowo. Pak Agus Gumiwang yang diganti orang partai, tapi kan diganti tetap dari orang partai yang sama," ujarnya.

Ray menilai kondisi tersebut menunjukkan reshuffle belum menyentuh konfigurasi politik yang lebih mendasar di dalam kabinet.

"Kalau mau reshuffle strategis atau substantif, bisa-bisa 80 persen orang-orang ini diganti oleh Pak Prabowo. Dan itu enggak akan dilakukan," katanya.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo memang melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri.

Sekretariat Negara mencatat antara lain Sugiono menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam, serta Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri.

Pada hari yang sama, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Ray juga menyinggung posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid yang menurutnya tetap bertahan dalam reshuffle terbaru.

Dia mengaitkan hal tersebut dengan pemberitaan mengenai keterkaitan Nusron dengan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ray dan tidak menjadi kesimpulan hukum mengenai Nusron.

Menurut Ray, keputusan mempertahankan sejumlah figur tidak terlepas dari pendekatan politik yang digunakan Prabowo.

"Pak Prabowo ini dikurung oleh dirinya sendiri, dia ikat sendiri dirinya. Diikat oleh apa? Diikat oleh apa istilahnya itu, politik itu harmoni. Beliau ini adalah orang yang kelihatan paling takut kalau ada orang yang berbelok meninggalkan dia," ujar Ray.

Ray kemudian menyebut konsep harmoni politik yang diusung Prabowo dapat menjadi faktor yang membatasi ruang perubahan dalam kabinet.

"Beliau takut ditinggalkan," tandas Ray.

Perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 kemudian dilanjutkan dengan sejumlah perubahan jabatan pemerintahan pada 2 Oktober.

Presiden Prabowo juga mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Pada 2 Oktober, Presiden juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya.

Rangkaian perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan pemerintahan pada awal Oktober 2026.

Sementara penilaian mengenai apakah perubahan tersebut bersifat strategis dan substantif merupakan pandangan Ray Rangkuti dalam diskusi tersebut.* (tb/ad)

Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal

Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

26 Tokoh Jadi Wantimpres Prabowo, Ketua DPD RI: Akan Menambah Bobot Pemerintahan

Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

APBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Ekonom Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Belanja