PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
"Kalau ini mau disebut sebagai operasi politik, mungkin ada musuh politik Pak Jokowi hingga saat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik berupa kebijakan, manuver-manuver politiknya, dinilai dalam banyak hal melukai perasaan-perasaan politik tertentu."
"Itu yang saya sebut paling mungkin sebagai musuh politik Pak Jokowi yang saya kira sedang memanfaatkan ketika ada momentum terkait dengan ijazah."
Adi juga menilai, posisi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden membuat dirinya tetap menjadi sasaran kritik dan perdebatan politik.
Namun, dugaan mengenai pihak yang memanfaatkan polemik tersebut masih sebatas spekulasi dan belum disertai identitas atau bukti yang diungkapkan dalam pernyataan itu.
"Intinya kalau kita mau berspekulasi, anggap saja misalnya ada orang yang melakukan operasi politik dan menunggangi isu ijazah, ya tentu mereka adalah musuh politik Jokowi," ujarnya.
Adi mengingatkan bahwa pernyataan mengenai adanya aktor di balik polemik ijazah bukan pertama kali muncul dalam perdebatan publik.
Meski begitu, identitas pihak yang dimaksud Jokowi tetap belum dijelaskan secara terbuka.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dugaan adanya operasi politik saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ia menyebut polemik ijazah yang melibatkan dirinya dan Gibran dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga semakin ramai diperbincangkan.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.
Jokowi juga menyebut polemik tersebut berpotensi menjadi upaya untuk menurunkan reputasi politik seseorang.
Namun, ia tidak menjelaskan siapa pihak yang diduga menjalankan operasi politik tersebut maupun bukti yang mendasari dugaannya.
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan tidak setuju terhadap wacana penghapusan unsur kerugian
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedi
NASIONAL
SLAWI Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI mengamankan kapal tanker MT Global 168 yang diduga membawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara (Sumut) melayangkan surat undangan kepada konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menyebu
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak luar, termasuk lembaga penyedia i
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan mengenai usulannya terkait perubahan ketentuan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah tudingan bahwa pemerintah meminta platform media sosial memba
NASIONAL