Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
SOLO – Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menuding adanya pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" dalam polemik ijazah yang menyeret dirinya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menduga ada pihak yang memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
Namun, hingga Senin, 19 Oktober 2026, Jokowi belum mengungkap identitas pihak yang dimaksud sebagai penumpang gelap maupun sosok yang diduga berada di balik operasi politik tersebut.Baca Juga:
Pernyataan Jokowi itu mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sekaligus pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.
Menurut Adi, hanya Jokowi yang dapat memastikan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataannya.
"Tentu hanya Pak Jokowi yang memastikan siapa sebenarnya yang disebut sebagai penumpang gelap dan operasi politik itu," kata Adi dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Minggu, 18 Oktober 2026.
Adi mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut kemudian memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai siapa pihak yang diduga memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik.
"Kalau kita mau berspekulasi, siapakah penumpang gelap dan yang melakukan operasi politik ini? Pastilah orang-orang yang selama ini menjadi musuh politik Pak Jokowi," kata dia.
Meski demikian, Adi tidak menyebut nama tertentu sebagai pihak yang dimaksud.
Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika politik, seorang tokoh publik dapat memiliki pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan maupun manuver politiknya.
Adi menilai, jika benar terdapat pihak yang memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik, pihak tersebut mungkin berasal dari kelompok yang selama ini tidak sejalan dengan Jokowi.
Menurut dia, perbedaan kepentingan politik dapat menjadi salah satu faktor yang membuat suatu isu dimanfaatkan untuk menyerang reputasi tokoh tertentu.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK