IHSG ditutup menguat 282,28 poin ke level 5.278 didorong 694 saham hijau
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 282,28 poin atau 5,65 ke
EKONOMI
JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik.
Guntur justru menuding Jokowi melakukan operasi politik selama berkuasa.
"Tidak ada (operasi politik). Maling teriak maling, yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri," kata Guntur, Senin (19/10/2026).Baca Juga:
Guntur kemudian memaparkan sejumlah hal yang menurutnya merupakan bentuk operasi politik selama pemerintahan Jokowi.
Salah satunya terkait pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
"Operasi politik melalui putusan MK No 90/2023 yang memuluskan Gibran sebagai cawapres, diketok oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, mantan Ketua MK, paman Gibran, dan dugaan intervensi dari orangnya Jokowi, suket penyetaraan Gibran 2019 yang terbit hanya beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan, padahal kalau orang lain meski lengkap bisa berminggu-minggu," jelas dia.
Pernyataan Guntur tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia di bawah 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden karena memenuhi ketentuan pengalaman sebagai kepala daerah.
Guntur juga menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat 3, yang menurutnya merupakan pasal selundupan.
Ia menilai perubahan aturan tersebut turut berkaitan dengan upaya meloloskan Gibran dalam kontestasi politik nasional.
"Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa," ujar dia.
Tudingan tersebut disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Jokowi sebelumnya mengatakan polemik ijazah dirinya dan Gibran merupakan bagian dari operasi politik.
Ia juga menyebut adanya pihak yang menunggangi persoalan tersebut sehingga perdebatan mengenai ijazah keduanya semakin ramai.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi, Jumat (16/10).
"Tapi ya buat saya biasa aja," imbuhnya.
Jokowi juga menilai polemik ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.
Menurut dia, isu itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.
"Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.
Saat ditanya apakah operasi politik yang dimaksud menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya berpotensi menjadi sasaran.
"Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," pungkasnya.
Pernyataan Jokowi dan tanggapan Guntur Romli memperlihatkan perbedaan pandangan politik dalam menyikapi polemik ijazah yang menyeret nama mantan presiden dan wakil presiden tersebut.
Hingga kini, tudingan mengenai adanya operasi politik dari kedua pihak perlu dipahami sebagai pernyataan masing-masing pihak, bukan fakta yang dengan sendirinya telah terbukti.* (d/ad)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 282,28 poin atau 5,65 ke
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (20/10/2026). Rupiah naik 54 poin a
EKONOMI
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak para ibu menanamkan nilai kesetaraan gender kepada anak sejak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran
NASIONAL
DELI SERDANG Bentrokan antarorganisasi masyarakat (ormas) terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, S
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, mengapresiasi Presiden Prabow
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Pemerintah Indonesia memulangkan seekor orangutan Sumatera bernama Hira dari India setelah menjadi korban perdagangan ilegal
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan MedanSipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kembali bi
PERISTIWA
DELI SERDANG Polisi menggerebek dua barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kawasan Jermal 12, Desa Manunggal, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL