RIO DE JANEIRO – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara anggota BRICS menyerukan pentingnya perlindungan data pribadi dan penggunaan AI yang beretika.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang untuk pertama kalinya menghadiri KTT BRICS sebagai kepala negara, turut menyuarakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola global yang lebih inklusif dan adil, termasuk dalam pemanfaatan AI.
"Pertemuan ini menghasilkan Leaders' Declaration yang mencerminkan komitmen BRICS terhadap multilateralisme, stabilitas global, dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025).
Salah satu poin penting dalam Leaders' Declaration adalah perlunya mekanisme pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan, guna mencegah penyalahgunaan data dan memastikan keadilan dalam akses serta pembayaran hak cipta atas materi pelatihan model AI.
Dokumen rancangan yang diperoleh Reuters menyebutkan, para pemimpin BRICS mendorong penerapan kebijakan yang melindungi data pribadi dan memastikan teknologi AI tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di negara maju.
"Ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap ketimpangan digital dan pentingnya membangun sistem AI yang inklusif dan transparan," ujar Prabowo dalam sesi pleno.
Pertemuan puncak BRICS kali ini menghasilkan kesepakatan strategis yang dituangkan dalam empat pilar utama:
1. Penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global
Para pemimpin menekankan perlunya BRICS menjadi motor baru kerja sama ekonomi Global South dan melawan dominasi tunggal dalam sistem internasional.
2. Perdamaian dan stabilitas global
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
