DPR Bongkar Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK, Ini Faktanya
SOLO Anggota Komisi III DPR ramai menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo soal revisi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentan
POLITIK
JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan fungsi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebagai identitas resmi perangkat ponsel yang telah terdaftar di sistem pemerintah.
Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pengguna apabila ponselnya hilang atau dicuri.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni, mengatakan dengan adanya sistem IMEI, ponsel hasil tindak pidana dapat diblokir sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.Baca Juga:
Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat resmi dapat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan ponselnya.
"Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Jika ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Apabila ditemukan kembali, perangkat bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat," ujar Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/10).
Selain memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian, IMEI juga berfungsi untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (black market), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat keamanan dalam mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.
Wayan menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI yang tengah dibahas bukanlah aturan seperti balik nama kendaraan bermotor.
"Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri," jelasnya.
Wacana kebijakan ini muncul sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap disalahgunakan ketika ponselnya hilang atau dicuri.
Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap pengumpulan masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi, sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan.
"Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, dengan tujuan mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut," tambah Wayan.
Kemkomdigi menegaskan bahwa kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini merupakan upaya perlindungan konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital di Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.*
(at/a008)
SOLO Anggota Komisi III DPR ramai menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo soal revisi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentan
POLITIK
MEDAN Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli menegaskan bahwa penetapan dan penahanan tiga tersangka kasus korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tahun ini, sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 H/2026 M digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kementerian Agama (Kemenag)
NASIONAL
MEDAN Euforia ASEAN Para Games 2025 Thailand belum sepenuhnya mereda, namun atlet andalan NPC Sumatera Utara (Sumut) sudah kembali tanca
OLAHRAGA
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Peringatan Isra Mi&039raj Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan
AGAMA
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Imlek kepada satu orang warga bina
NASIONAL
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo menggelar diskusi strategis bersama Cendekiawan Karo Indonesia dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurunkan tim pengamatan hilal
NASIONAL
JAKARTA Bulan Ramadan selalu identik dengan salat malam yang khusyuk. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa salat yang dikenal sebagai Tar
AGAMA
JAKARTA Menjelang perayaan Lebaran 2026, pemerintah menetapkan pembatasan operasional angkutan barang untuk menjaga keselamatan dan kela
NASIONAL