Hakim Sebut Tan Kian Beri Rp40 Miliar ke Eks Jampidsus Febrie, Kejagung Buka Suara
JAKARTA Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Jika tidak, layanan Wikipedia terancam diblokir di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk menyelesaikan proses registrasi.
"Jika dalam batas waktu tersebut belum ada kepatuhan, maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran layanan," ujar Alexander dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.
Komdigi mencatat, kewajiban pendaftaran PSE sebenarnya telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025. Namun hingga pertengahan April 2026, proses registrasi belum juga diselesaikan.
Sebagai bagian dari tahapan penegakan aturan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan Wikimedia, yakni auth.wikimedia.org pada Februari 2026.
Menurut Alexander, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa terkecuali, termasuk organisasi nirlaba dan layanan global.
"Ini untuk melindungi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform yang beroperasi di Indonesia," jelasnya.
Kewajiban pendaftaran PSE sendiri diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, platform yang tidak patuh dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.
Jika hingga tenggat waktu Wikimedia tetap belum mendaftar, maka akses masyarakat Indonesia terhadap layanan Wikipedia dan ekosistemnya, termasuk Wikimedia Commons, berpotensi dihentikan.
Di sisi lain, pihak Wikipedia melalui akun resminya di media sosial menyatakan telah memberikan tanggapan terkait kebijakan PSE tersebut.*
(d/dh)
JAKARTA Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
KALIMANTAN BARAT Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik lima perusahaan di Kali
HUKUM DAN KRIMINAL
VLADIVOSTOK Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Langkah t
NASIONAL
MEDAN PT Inalum (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi industri aluminium nasional sekaligus menerapkan prinsip keberlan
NASIONAL
MEDAN PT Inalum (Persero) kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui penyelenggaraan Media Mind 2026. Kegiatan yang telah mema
NASIONAL
TANAH KARO Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa meninjau kesiapsiagaan penanganan erupsi Gunung Sina
NASIONAL
JAKARTA Penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Fe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persidangan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis, 3 September 2026, menjadi perhatian setelah Hakim M Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan penyidik Polsek Sunggal, Brigadir Imam Harefa, menempuh jalur hukum setelah muncul narasi di media sosial yang menyebut dir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa seorang warga negara asing (WNA) dalam perkara tindak pidana pencucian uan
HUKUM DAN KRIMINAL