Pembangunan di Desa Titi Merah, Batu Bara Menuai Kontroversi Diduga Kurang Transparansi

Batu Bara – Kegiatan pembangunan di Dusun I, Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi publik (KIP) dalam pengerjaan proyek tersebut, baik terhadap masyarakat setempat maupun lembaga pemantau seperti Cosial Control of The Change,minggu 21/4/2024.

Informasi yang diterima dari masyarakat lokal menyebutkan bahwa ada aktivitas pembangunan yang belum jelas jenisnya. Ketiadaan papan informasi di lokasi kegiatan memicu kecurigaan tentang adanya kecurangan dan mark-up dalam penggunaan anggaran Dana Desa (DD).

Menurut peraturan yang berlaku, setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana negara harus menyertakan papan proyek untuk menjaga transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Nomor 70 Tahun 2012 secara eksplisit mengharuskan pemasangan plang informasi yang mencakup jenis kegiatan, lokasi, dan spesifikasi lainnya. Namun, di lokasi proyek Desa Titi Merah, plang informasi tersebut tidak ditemukan.

Menurut awak salah satu media,Kepala Desa Titi Merah, menyatakan bahwa papan informasi telah dicabut. Saat ditanya oleh media tentang keberadaan plang, ‘Y’ menjawab secara tidak jelas, mengatakan bahwa plang akan dipasang kembali keesokan harinya setelah diambil dari Batu Bara.

Pekerja di lokasi, yang hanya ingin disebut sebagai ‘D’, mengkonfirmasi pernyataan Kepala Desa bahwa papan informasi telah dicabut. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik.

Hingga berita ini dipublikasikan, papan informasi belum juga terpasang di lokasi kegiatan, menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan dana desa.

Kasus ini menarik perhatian serius dari berbagai pihak yang mendesak adanya tindakan lebih lanjut untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.red