Kemnaker Matangkan Strategi Tripartit Jelang ILC ke-114 di Swiss, Bahas Dampak AI pada Dunia Kerja
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mematangkan strategi keberangkatan Delegasi Tripartit Indonesia dalam menghadiri Internat
EKONOMI
Sergai – Keberadaan Kapal Pukat Trawl yang masih bebas beroperasi di laut Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut) diperkirakan hanya berjarak 1 – 2 mil dari bibir Pantai di Kabupaten Sergai yang menimbulkan keresahan dan penolakan keras dari nelayan tradisional di Sergai.
Keluhan para nelayan ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sergai Muhammad Holiluddin dan wartawan media nasional.
Masalah Pukat Trawl ini pun menjadi pembahasan utama dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Sekretariat SMSI Sergai di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Minggu (20/8/2023).
Pembahasan yang berlangsung selama dua hari itu, dihadapan wartawan, Ketua HNSI Kabupaten Sergai Muhammad Holiluddin mengatakan laut Kabupaten Sergai ini adalah tempat bertelurnya banyak ikan dan menjadi salah satu lumbungnya ikan di perairan Selat Malaka.
Maka hasil lautnya melimpah sehingga banyak nelayan dari luar Sergai mencari ikan di perairan wilayah Sergai.
“Kita sering dengar Teri Medan atau dikenal Teri Nasi, ini bisa diperoleh dari wilayah laut Kabupaten Sergai. Begitulah kekayaan hasil laut Sergai. Teri itulah yang sering menjadi oleh – oleh kesukaan para pejabat Pusat ketika berkunjung ke Kota Medan. Teri yang didapatkan diluar wilayah perairan laut Sergai ukuran beda dan cita rasa terinya juga beda,” kata Holil.
Dijelaskannya, Pukat Trawl yang digunakan kapal besar untuk mencari ikan itu tidak ramah lingkungan dan bisa merusak Terumbu Karang dan memusnahkan anak – anak ikan. Sehingga berdampak juga terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional di Sergai, tentunya menjadi berkurang.
Ketika ditanya Pukat Trawl itu apakah berasal dari nelayan Kabupaten Sergai, Holil menjawab bahwa para nelayan di Kabupaten Sergai tidak ada yang mencari ikan dengan Pukat Trawl. Nelayan yang menggunakan Pukal Trawl berasal dari Belawan, Batubara dan Tanjung Balai.
Dengan intonasi lemah lembut, ia mengungkapkan, Pukat Trawl adalah permasalahan serius yang tidak kunjung selesai di wilayah laut pesisir Kabupaten Sergai. Pukat Trawl ini bisa di ibaratkan penjajah yang jelas dilarang, namun masih saja bebas beroperasi.
Dengan terlaksananya diskusi ini, Holiluddin berharap Pukat Trawl ini dapat dibasmi dengan melibatkan peran media dan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumut.
“Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua SMSI Sergai Bang Zuhari yang telah memfasilitasi tempat dan mengundang saya untuk berdiskusi tentang Pukat Trawl dengan menghadirkan rekan rekan wartawan di Kantor SMSI Sergai. Semoga Pukat Trawl bisa ditindak dan diberikan sanksi tegas oleh pihak berkompeten dengan menindaklanjuti aspirasi juga keluhan para nelayan tradisional ini. Pasalnya, para nelayan tradisional kondisi perekonomiannya sangat memperhatikan,” ucapnya.
Diharapkan masalah ini segera dapat solusi, sehingga Pukat Trawl tidak lagi beroperasi di zona yang dilarang.(Lbs)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mematangkan strategi keberangkatan Delegasi Tripartit Indonesia dalam menghadiri Internat
EKONOMI
JAKARTA Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan komitmennya dalam memperce
EKONOMI
SUMEDANG Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (UPZ IKA Unpad) menyalurkan daging kurb
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sep
NASIONAL
MEDAN Forum Jurnalis Medan menyembelih empat ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M. Kegiatan yang berlangsun
NASIONAL
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menyembelih 14 ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M. Kegi
NASIONAL
PEKANBARU Penggerebekan pesta narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau, menyeret nama anak Bupati Pelalawan, Zukri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menilai penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo berlangsung terlalu lama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar membela program bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be
POLITIK
JAKARTA Permadi Arya alias Abu Janda membantah tudingan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat setelah dirinya dilaporkan ke Bare
HUKUM DAN KRIMINAL