Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan
JAKARTA Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
Sergai – Keberadaan Kapal Pukat Trawl yang masih bebas beroperasi di laut Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut) diperkirakan hanya berjarak 1 – 2 mil dari bibir Pantai di Kabupaten Sergai yang menimbulkan keresahan dan penolakan keras dari nelayan tradisional di Sergai.
Keluhan para nelayan ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sergai Muhammad Holiluddin dan wartawan media nasional.
Masalah Pukat Trawl ini pun menjadi pembahasan utama dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Sekretariat SMSI Sergai di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Minggu (20/8/2023).
Pembahasan yang berlangsung selama dua hari itu, dihadapan wartawan, Ketua HNSI Kabupaten Sergai Muhammad Holiluddin mengatakan laut Kabupaten Sergai ini adalah tempat bertelurnya banyak ikan dan menjadi salah satu lumbungnya ikan di perairan Selat Malaka.
Maka hasil lautnya melimpah sehingga banyak nelayan dari luar Sergai mencari ikan di perairan wilayah Sergai.
“Kita sering dengar Teri Medan atau dikenal Teri Nasi, ini bisa diperoleh dari wilayah laut Kabupaten Sergai. Begitulah kekayaan hasil laut Sergai. Teri itulah yang sering menjadi oleh – oleh kesukaan para pejabat Pusat ketika berkunjung ke Kota Medan. Teri yang didapatkan diluar wilayah perairan laut Sergai ukuran beda dan cita rasa terinya juga beda,” kata Holil.
Dijelaskannya, Pukat Trawl yang digunakan kapal besar untuk mencari ikan itu tidak ramah lingkungan dan bisa merusak Terumbu Karang dan memusnahkan anak – anak ikan. Sehingga berdampak juga terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional di Sergai, tentunya menjadi berkurang.
Ketika ditanya Pukat Trawl itu apakah berasal dari nelayan Kabupaten Sergai, Holil menjawab bahwa para nelayan di Kabupaten Sergai tidak ada yang mencari ikan dengan Pukat Trawl. Nelayan yang menggunakan Pukal Trawl berasal dari Belawan, Batubara dan Tanjung Balai.
Dengan intonasi lemah lembut, ia mengungkapkan, Pukat Trawl adalah permasalahan serius yang tidak kunjung selesai di wilayah laut pesisir Kabupaten Sergai. Pukat Trawl ini bisa di ibaratkan penjajah yang jelas dilarang, namun masih saja bebas beroperasi.
Dengan terlaksananya diskusi ini, Holiluddin berharap Pukat Trawl ini dapat dibasmi dengan melibatkan peran media dan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumut.
“Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua SMSI Sergai Bang Zuhari yang telah memfasilitasi tempat dan mengundang saya untuk berdiskusi tentang Pukat Trawl dengan menghadirkan rekan rekan wartawan di Kantor SMSI Sergai. Semoga Pukat Trawl bisa ditindak dan diberikan sanksi tegas oleh pihak berkompeten dengan menindaklanjuti aspirasi juga keluhan para nelayan tradisional ini. Pasalnya, para nelayan tradisional kondisi perekonomiannya sangat memperhatikan,” ucapnya.
Diharapkan masalah ini segera dapat solusi, sehingga Pukat Trawl tidak lagi beroperasi di zona yang dilarang.(Lbs)
JAKARTA Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polemik internal di tubuh PDI Perjuangan Sumatera Utara kembali mencuat setelah kader militan PDIP Kota Medan, Tongam Manulang, me
POLITIK
MEDAN Mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Tamrin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam perk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebih
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi belum dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik yang diduga terjadi di lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin ditunjuk menjadi salah satu anggota tim penyidik khusus Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) atau Organisasi
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 1317 Juli 2026. Dalam periode ters
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada akhir pekan bergerak cukup beragam. Beberapa komoditas hortikultura sepert
EKONOMI