Hari Kedua Idul Adha, PB MABMI Sembelih 4 Sapi dan 6 Kambing di Medan
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengatakan Hari Pers Nasional yang akan diadakan di Provinsi Sumatera Utara harus bisa menggali persiapan tuan rumah Sumatera Utara bersama DI Aceh menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024.
“Dalam acara ini bagaimana persoalan daerah harus kita angkat, terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON , padahal waktu tinggal dua tahun,” ungkap Atal S Depari saat membuka Diskusi Kelompo Terpumpun (FGD) ‘Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah’ yang didadakan di Aston Kartika Hotel, Jumat (16/12/2022).
Atal S Depari berharap ada diskusi dengan Gubernur.
“Kita menyatakan Sumut belum bergerak, karena itu, kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti, kita akan dorong Sumut berbenah jelang PON. Karena itu, kita ingin tahu kesiapan Sumut, tercermin kesiapan fasilitas, sampai saat ini kami belum melihat adanya pembangungan fasilitas, supaya PON terlansaksana tepat waktu, kalau pun diundur paling 2025, kita berharap ini harus sukses dan jalan, jangan sampai ini hanya dikampanyekan saja, tidak menyiapkan dirinya,” papar Atal S Depari.
Atal S Depari juga menyampaikan HPN nanti, akan mengangkat tema yang penting untuk nasional dan Sumut, yakni penyelenggaraan PON.
“Semoga saran dari sini, bisa bermanfaat untuk mempercepat proses persiapan PON di Sumut,” kata Atal S Depari.
Tampil sebagai nara sumber di acara FGD ini, Wakil I Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno mengatakan bahwa PON ini tidak semata mata hanya untuk olahraganya tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional.
“Baru kita berbicara meningkatkan ketahanan nasional, bagaimana kita mendapatkan atlet potensial tampil di tingkat internasional. Selain itu, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan PON, tentu harus memegang prinsip sukses penyelengaraan, sukses prestasi dan ekonomi,” jelas Suwarno didampingi Kabid Bina Prestasi KONI Pusat Gugun Yudinar.
Selain itu, diakui Suwarno yang harus diperhatikan juga bidang pertandingan yang jadi penjuru penyelenggaraan PON.
“Bidang pertandingan jadi penjuru, rumuskan Cabor yang akan dipertandingkan, Sumut mengajak Aceh untuk memilih Cabor. Kami sebagai mediator tetapkan 33 Cabor di Sumut dan 32 di Aceh. Setelah itu, kami merumuskan nomor yang dipertandingankan, kami bicara nomor 1032 nomor pertandingan, sekarang masih ada yang ingin nambah lagi, padahal sk Koni sudah ditandatangani,” paparnya.
Dikatakan Suwarno, setelah nomor ditentukan kuota, setelah itu selesai.
“Semua KONI Provinsi dan Cabor kita undang, merumuskan sistem pertandingan. Tahun depan babak Kualifikas PON,” ujarnya.
Kembali pada koordinasi, penyiapan infrastruktur, menurut Suwarno pihaknya ingin tidak banyak membangun, yang ada diperbaiki, tapi Gunernur Sumut, ingin memanfaatkan lahan 300 Ha dengan membangun pusat olahraga dan pusat bisnis.
“Ingin kerjasama dengan luar negari sebagai investor. Kita komentari, Povinsi tidak bisa langsung menerima investaso dari luar negeri karena harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan RI,” kata Suwarno.
Menyinggung pembangunan stadion di PON Aceh dan Sumut, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essy Asiah mengatakan bahwa PUPR bersyukur provinsi menyatakan diri siap gelar PON.
“Harusnya siap segala-segalanya, termasuk membangun sebuah stadion, karena kita membangun Stadion itu harus sesuai dengan standar internasional, karena begitu ada pemecahan rekor, tentu tidak akan dicatat di induk olahraga resmi,” jelas Essy Asiah.
Setelah stadion dinyatakan memenuhi standar internasional, diakui Essy Asiah tentu biaya pemeliharaannya sangat mahal.
“Biasanya kita perlu pemeliharaan bangunan, kami tidak ingin ada anggapan PUPR hanya membangun, tetapi pemeliharaannya tidak dipikirkan, padahal selesai pembangunan kita sudah serahkan ke Pemda,” ujar Essy.
Biasanya diakui Essy, jika nanti Sumut meminta dibangunkan satu stadion, tetapi kapasitasnya besar, begitu juga Aceh, bakal mengikuti Sumut minta stadion besar juga.
“Jika satunya membangun stadion biayanya triliunan, tentu Aceh bakal meminta yang sama dengan Sumut. Itulah yang biasanya terjadi,. pokoknya serulah,” selorohnya.
Namun demikian, Essy menjamin PUPR tetap berkomitmen untuk membangun stadion yang diminta.
“Kita tetap mengejar waktu, begitu juga dengan venue kecil lainnya, yang jelas venue pembukaan dan penutupan di Medan tetap akan dibangun yang sifarnya multi fungsi. Semoga jika kelak sudah selesai pembangunannya, pasca PON harus dipikirkan juga perawatannya,” kata Essy.
( Wilnelma Elfira)
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
ACEH UTARA Kebakaran hebat melanda tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sejak Rabu ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026. Dala
POLITIK
JAKARTA Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Pr
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026. Berdasar
EKONOMI
JAKARTA Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik. Anggota Komisi I DPR RI da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdaga
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM be
HUKUM DAN KRIMINAL