Hari Kedua Idul Adha, PB MABMI Sembelih 4 Sapi dan 6 Kambing di Medan
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
JAKARTA – Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Subyakto mengeluarkan ultimatum atau pernyataan sikap kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia hari ini di rumah Pergerakan, Tebet, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Menurut Andy, bahwa Budaya Demokrasi dan Respek Kepada Penyelenggara Pemilu menjadi sikap PPI hari ini.
“Kami PPI tentu bersikap agar pemilu 2024 harus sukses, artinya biarkanlah KPU dan Bawaslu bekerja sesuai fungsinya sesuai proseduralnya, agar mereka terhindar dari intervensi dari siapapun”. Ujar Subyakto saat media temui dini hari.
Ia Bahkan menambahkan setelah mengeluarkan 5 point ultimatum itu, yakni sehubungan dengan proses dan tahapan pemilu yang sudah berlangsung dan tahapan-tahalan berikutnya yang akan diselenggarakan, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut. Kata Andy.
Dibawah ini point penting sikap tegas dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI):
(1). Bahwa terselenggaranya pemilu yang demokratis perlu dukungan dan keterlibatan seluruh pihak pemangku kepentingan, sehingga terbangun sinergi yang positif dan konstruktif.
(2). Dalam tradisi demokrasi yg sehat, respek dan percaya kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah hal yang penting. Karena pihak-pihqk itulah yang diberi tugas dan mandat untuk menyelenggarakan kontestasi politik demokrasi yang bernama pemilu.
(3). Karena itu, perlu keberanian untuk memberikan apresiasi atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu selama ini termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan, serta tahapan-tahapan berikutnya sampai tuntas penyelenggaraannya nanti pada tahun 2024.
(4). Mendukung dan mendesak KPU dan Bawaslu agar tetap bekerja dalam koridor aturan main sebagai lembaga yang mandiri dan terbebas dan intervensi dari lembaga atau pihak manapun juga. Kemandirian KPU dan Bawaslu dalam bekerja dan menetapkan hasil pada setiap tahapan adalah untuk menjamin tertib penyelanggaraan dan kepastian hasilnya.
(5). Mendesak semua pihak yg terkait untuk tidak melakukan tekanan dan intervensi kepada KPU dan Bawaslu serta menyeret KPU dan Bawaslu ke dalam skenario politik yang keluar dari prinsip kemandirian.
Demikian atas sikap diatas ini, tentu menurut Andy Subkyakto bahwa Sekali lagi, respek dan percaya kepada KPU RI dan Bawaslu RI adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan pemilu 2024, baik dari segi proses maupun hasilnya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Tutup Andy Subyakto, Presidium PPI.SK
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
ACEH UTARA Kebakaran hebat melanda tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sejak Rabu ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026. Dala
POLITIK
JAKARTA Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Pr
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026. Berdasar
EKONOMI
JAKARTA Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik. Anggota Komisi I DPR RI da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdaga
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM be
HUKUM DAN KRIMINAL