Hari Kedua Idul Adha, PB MABMI Sembelih 4 Sapi dan 6 Kambing di Medan
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia 9 Desember 2022 , Organisasi yang siap mengawal setiap kepentingan Masyarakat untuk memberikan pertolongan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang maksimal
Selain itu advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi
Inilah tujuan dari Pembentukan wadah Badan Advokasi Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Kemenkumham – RI ) nomor 0013209 AH.01.07 Tahun 2017
Dengan Motto Tegakkan Keadilan dan Kebenaran , untuk Kepentingan Masyarakat demi Keutuhan NKRI , Maka dibentuklah Badan Advokasi Indonesia ( BAI ) Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Sulawesi Utara ( Sulut ) Komite Strategis Penegakan Hukum dan HAM – RI
Ketua BAI DPD Sulawesi Utara Meldy Herman Kapahang disela Pembahasan menyatakan Saat ini BAI Sulut sudah Resmi dan sebentar akan Penyematan Pin dan ID Card kepada Pengurus BAI DPD Sulut dan ini merupakan momentum yang Tepat di Tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia
” Pengesahan BAI DPD Sulut saat ini ditandai dengan Penyematan Pin dan ID Card ke Pengurus yang sudah terbentuk dan momentum hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2022 ini ” jelas Kapahang
Lanjut Ketua BAI DPD Sulut , diharapkan bagi Kepengurusan yang sudah terbentuk akan dapat melaksakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dan saling bersinergi.
Salah satu Pengurus DPP Bidang Investigasi BAI Publik Center ,Titin Soni saat menyaksikan Penyematan Pin dan ID Card menyatakan Bangga atas Kepengurusan DPD Sulut yang Kompak melihat kegiatan hari ini dari DPP mengharapkan BAI Sulut akan siap bekerja nantinya.
” Saya lihat Kepengurusan ini Kompak dan Sudah siap Bekerja bagi Masyarakat Sulut , dan semua harus saling Kordinasi dalam melakukan tugas untuk Kepentingan Masyarakat demi Keutuhan NKRI ” ucap Kabid Investigasi
Lanjut Titin disela Pembekalan Pengurus menyatakan BAI mempunyai Tugas yaitu Tegakkan Keadilan dan kebenaran memang tidak ringan dan intinya semua Pengurus harus saling berkordinasi jika ada sesuatu temuan di lapangan maka semua kerja tim karena tidak ada kerja Superman tapi harus Supertim.
Hadir dalam Penyematan ini selain Ketua DPD Sulut Meldy Herman Kapahang, hadir juga Kabid OKK Royke Daliput , Kabid Investigasi Trivena Titjo, Wakil Ketua Bidang Investigasi Steven Buntuang, Kabid Kominfo Vandy Talumepa dan Pengurus DPP via Zoom Meeting. (Wilnelma Elfira)
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1
NASIONAL
ACEH UTARA Kebakaran hebat melanda tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sejak Rabu ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026. Dala
POLITIK
JAKARTA Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Pr
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026. Berdasar
EKONOMI
JAKARTA Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik. Anggota Komisi I DPR RI da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdaga
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM be
HUKUM DAN KRIMINAL