Bobby Nasution Soroti Kesiapan Porprovsu 2026, Pastikan Atlet Bertanding Tanpa Keluhan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution resmi melantik Sulaiman Harahap sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Senin (3/11/2025).
Pelantikan digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumut.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menyampaikan harapan agar Sulaiman mampu menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat sinergi antara seluruh perangkat daerah.Baca Juga:
"Maka pada hari ini, Senin 3 November 2025, saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara," ujar Bobby Nasution dalam prosesi pelantikan.
Pelantikan ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan Togap Simangunsong, yang resmi pensiun pada Jumat (31/10/2025), setelah menjabat sebagai Sekda Sumut selama kurang dari empat bulan.
Profil Singkat Sulaiman Harahap
Sulaiman Harahap lahir pada tahun 1969 dan telah berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1997.
Ia merupakan suami dari Evi Novida Ginting Manik, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Perjalanan karier birokratnya cukup panjang. Sulaiman pernah menjabat sebagai Kabag Hukum Setda Kota Medan pada tahun 2016, kemudian naik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik pada 2017.
Tahun 2018 hingga awal 2021, Sulaiman dipercaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan.
Setelah itu, ia menjabat sebagai Inspektur Kota Medan hingga awal 2025.
Pada Februari 2025, Sulaiman dilantik sebagai Inspektur Provinsi Sumatera Utara, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Pj Sekda Sumut oleh Gubernur Bobby Nasution.
Harta Kekayaan Sulaiman Harahap
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Sulaiman Harahap tercatat sebesar Rp 1,43 miliar untuk periode pelaporan tahun 2024.
Rinciannya antara lain:
- Tanah dan bangunan di Medan senilai Rp 1,1 miliar,
- Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor dengan nilai total Rp 119,5 juta,
- Harta bergerak lainnya sebesar Rp 264 juta,
- Kas dan setara kas senilai Rp 319,8 juta,
- Dengan utang tercatat sebesar Rp 370 juta.
Data tersebut tertera dalam laman resmi LHKPN KPK, dengan total harta kekayaan mencapai Rp 1.433.393.010.
Pelantikan Sulaiman Harahap sebagai Pj Sekda Sumut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dan mendukung akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.*
(d/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan gangguan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisia
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 3 juta situs dan konten ya
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL