Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Jurnalis senior Indonesia, Karni Ilyas, resmi diangkat sebagai Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk (DEWA).
Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026.
Pengangkatan Karni Ilyas menjadi salah satu keputusan penting dalam perubahan susunan jajaran komisaris dan direksi perusahaan jasa pertambangan tersebut.Baca Juga:
Dalam RUPST itu, pemegang saham juga menunjuk Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris, didampingi Suadi Atma sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen.
Sementara jajaran Komisaris diisi oleh Nalinkant Amratlal Rathod, Wisnu Wahyudin Pettalolo, dan Sorimuda Pulungan.
Adapun posisi Komisaris Independen ditempati oleh Gories Mere, Agus Suharyono, serta Karni Ilyas.
Di jajaran direksi, Teguh Boentoro tetap dipercaya menjabat sebagai Presiden Direktur bersama delapan direktur lainnya, yakni Ahmad Hilyadi, Fredia Yuzirwan, Mahmud Samuri, Mukson Arif Rosyidi, Faruk Fauzi, Anny Tjandra, Joseph Lembayung, dan Ricardo Silaen.
Profil Singkat Karni Ilyas
Karni Ilyas memiliki nama lahir Sukarni Ilyas. Ia lahir di Nagari Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 25 September 1952.
Sejak muda, Karni sudah menunjukkan ketertarikannya di dunia jurnalistik.
Tulisan dan puisinya mulai dimuat di sejumlah media ketika masih duduk di bangku sekolah.
Setelah lulus dari SMEA Negeri 1 Padang, Karni merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mencari pekerjaan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI