MUI Kritik KUHP Baru: Nikah Siri dan Poligami Tak Layak Dipidana
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi terhadap pengesahan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi terhadap pengesahan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membantah spekulasi publik yang menuding pemerintah berada di balik upaya pembungkaman
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa perkara korupsi yang sudah berjalan sebelum berlakunya Kitab UndangUndang H
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait tudingan bahwa Presiden ke6 RI, Susilo Bam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan akan mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama mas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah tengah menuntaskan sejumlah regulasi turunan untuk mendukung pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) d
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis isu yang beredar di masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan makna penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik uta
Hukum dan Kriminal