Anies Tuding Pemprov Jakarta di Era Heru Pelit?!

JAKARTA -Kontroversi yang menghangat di ibu kota kembali mencuat ketika Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini kembali mengeruk dukungan untuk Pemilihan Gubernur 2024, mengkritik keras kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kritik pedas Anies itu dilontarkan dalam acara yang digelar oleh ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di GOR Cempaka Putih,Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Anies menilai bahwa Jakarta di era kepemimpinan Heru terlalu berbelit-belit dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Dalam pidatonya yang berapi-api, Anies menyampaikan aspirasi untuk mengubah paradigma pemerintahan menjadi lebih manusiawi dan penuh kepedulian terhadap rakyat.

“Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya,” tegas Anies.

Sementara itu, Heru Budi Hartono, yang telah menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak beberapa waktu lalu, membalas sindiran Anies dengan mengklaim bahwa kebijakannya justru mengikuti aturan yang ada dan merapikan program-program yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

“Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Heru di Lapangan Banteng, Jakarta pada hari yang sama.

Perdebatan ini tidak hanya sebatas retorika politik belaka. Melalui penelusuran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta, terungkap adanya perubahan signifikan dalam alokasi dana di era Anies dan Heru. Dokumen APBD Jakarta menunjukkan adanya penurunan dalam belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) di era Heru, sementara belanja hibah justru mengalami kenaikan yang cukup mencolok.

Menurut M. Taufik Zoelkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. “Program yang penting dan dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kerja dan kinerja pemerintahan, dan mendukung kegiatan masyarakat justru kinerja penyerapannya rendah dan anggarannya dikurangi,” ujar Taufik.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penurunan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di era Heru. Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 75 ribu siswa tidak lagi layak menerima KJP di bawah kebijakan baru ini. Hal ini menuai protes dari sejumlah kalangan, mengingat pentingnya program tersebut bagi keluarga kurang mampu di Jakarta.

Selain itu, kebijakan terkait infrastruktur, seperti penanganan banjir dan pengembangan jalur sepeda, juga menghadapi kritik tajam dari komunitas masyarakat. Pencabutan stick cone di jalur sepeda oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagai contoh, dianggap sebagai tindakan yang merugikan bagi pengguna sepeda dan memunculkan ketidakpuasan di kalangan aktivis pro-sepeda.

Kontroversi ini semakin memanas menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Anies Baswedan, dengan dukungan dari sejumlah ormas dan elemen masyarakat, terus mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Heru Budi Hartono. Di sisi lain, Heru tetap membela kebijakannya yang dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan peta politik yang semakin kompleks, masyarakat Jakarta diharapkan untuk mempertimbangkan secara cermat setiap visi dan misi dari para calon gubernur yang akan bertanggung jawab dalam memimpin ibu kota ke depan.

(N/014)