Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Sebuah kejadian menarik terjadi di persimpangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/7/2024), ketika seorang perempuan bernama Intan (20 tahun) terjaring dalam Operasi Patuh Jaya 2024. Intan terciduk karena melanggar aturan dengan tidak memakai helm dan melawan arus lalu lintas. Namun, apa yang semula hanya akan menjadi kasus biasa berubah menjadi cerita yang memikat ketika orangtuanya mengklaim memiliki hubungan keluarga dengan seorang polisi berpangkat tinggi.
Kisah ini dimulai ketika anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Joko, menghentikan Intan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraannya. Ternyata, Intan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang seharusnya selalu ada saat berkendara.
Namun, yang membuat kejadian ini menjadi perhatian adalah ketika Joko menemukan sebuah pesan WhatsApp dari ayah Intan yang menginstruksikan agar Intan menyebutkan bahwa dia adalah saudara dari seorang Kombes Arya di Polda Metro Jaya. Sang ayah bahkan menyarankan agar jika perlu, Kombes tersebut yang datang langsung ke lokasi kejadian.
Joko, yang sebelumnya berniat memberikan kelonggaran karena keperluan baik hati Intan untuk mengunjungi temannya di RSUD Jatipadang, terkejut dengan instruksi tersebut. Namun, setelah melihat bukti STNK yang dikirimkan lewat WhatsApp oleh ayah Intan, Joko meminta Intan untuk menghubungi ayahnya lagi dan meminta STNK kendaraan untuk dibawa ke lokasi.
Intan, yang awalnya terkejut dengan situasi ini, tidak memiliki pilihan selain mengikuti instruksi dari Joko. Meskipun sempat beralasan bahwa orangtuanya tidak punya kendaraan untuk ke Pasar Minggu, Joko dengan tegas menyarankan Intan untuk menggunakan layanan transportasi online agar dapat membawa STNK ke lokasi kejadian.
Pada akhirnya, Intan mengakui bahwa klaim dari orangtuanya hanya untuk menghindari sanksi hukum yang seharusnya diterima karena pelanggaran yang dilakukannya. Joko memberikan peringatan kepada Intan dan mengharuskannya untuk meminta maaf kepada polisi yang telah menegur dan menjaringnya dalam operasi tersebut.
Kejadian ini mencerminkan dinamika sosial yang terkadang melibatkan hubungan pribadi dan upaya menghindari konsekuensi atas pelanggaran hukum. Operasi Patuh Jaya 2024 terus berjalan dengan tegas, menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang sosial atau hubungan pribadi seseorang.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN