Tunggu Klarifikasi PBNU terkait Pertemuan 5 Nahdliyin Dengan Presiden Israel

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghadapi tantangan serius pasca lima orang Nahdliyin melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Keputusan yang mengejutkan ini menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan tokoh agama, dengan PBNU bergerak cepat untuk mengklarifikasi posisi dan alasan di balik pertemuan kontroversial ini.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengungkapkan bahwa PBNU akan melakukan pemanggilan terhadap kelima Nahdliyin tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari mereka. “Kita tunggu kabar PBNU aja. Dan akan disikapi kok oleh PBNU,” ujar Saiful Rahmat Dasuki di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Saiful, komunikasi telah dilakukan dengan Sekretaris Jenderal PBNU terkait perkembangan ini, yang akan bertanggung jawab langsung dalam memberikan klarifikasi kepada lima Nahdliyin tersebut. “Saya sudah komunikasi ke Pak Sekjen, dan Pak Sekjen akan melakukan klarifikasi kepada mereka,” tambahnya.

Penting untuk dicatat bahwa PBNU secara tegas menegaskan bahwa tindakan kelima Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel bukan merupakan representasi dari PBNU atau pemerintah Indonesia. “Kita tegaskan itu bukan atas nama PBNU dan pemerintah Indonesia,” tegas Saiful.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pemanggilan terhadap lima Nahdliyin ini telah dijadwalkan pada hari ini di kantor PBNU. “Jadi rencananya jam 2 di PBNU,” ungkap Saifullah Yusuf dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa PBNU juga akan memanggil pimpinan lembaga atau badan otonom (banom) dari kelima Nahdliyin tersebut. Tujuannya adalah untuk meminta keterangan mengenai latar belakang serta tujuan dari pertemuan yang kontroversial ini.

“Gus Yahya akan memanggil yang bersangkutan dan juga pimpinan dari lembaga atau banom untuk dimintai keterangan,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, publik terus memantau perkembangan kasus ini, menunggu penjelasan resmi dari PBNU dan reaksi lebih lanjut dari pihak terkait. Kontroversi ini menjadi sorotan karena dampaknya yang potensial terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, serta posisi PBNU dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini mengutamakan solidaritas dengan Palestina.

Perdebatan tentang prinsip non-kekerabatan dengan Israel masih menjadi perhatian utama dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Diharapkan, langkah-langkah yang diambil oleh PBNU dapat memberikan kejelasan dan menjaga integritas organisasi dalam menghadapi tantangan ini.

(n/014)