Sepak Bola Peduli, ASKAB PSSI Tapanuli Selatan Gelar Laga Amal Bencana Banjir
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
jakarta -Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, mengungkapkan bahwa penyebaran paham intoleransi, kekerasan, dan radikalisme kini merambah luas ke dunia maya. Fenomena ini, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat berpotensi mengarah pada tindakan terorisme yang meresahkan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rycko menjelaskan tiga strategi utama BNPT dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di ranah digital. Strategi tersebut meliputi pre-emptive strike, preventive strike, dan restorative strike. Pre-emptive strike dilakukan melalui patroli siber, take down konten berbahaya, dan kontra narasi untuk mencegah akses masyarakat terhadap konten yang berpotensi merusak. Sementara itu, preventive strike melibatkan sosialisasi intensif kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan remaja, guna mencegah pengaruh negatif paham ekstremisme. Adapun restorative strike fokus pada penegakan hukum dan deradikalisasi bagi individu yang terlanjur terpengaruh.
Dr. Darmansjah Djumala, anggota Kelompok Ahli BNPT bidang kerjasama internasional, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme. Menurutnya, terorisme bukan sekadar masalah keamanan, melainkan akumulasi perilaku menyimpang yang mempengaruhi kehidupan beradab. Djumala juga mengingatkan bahwa menghargai perbedaan dan keberagaman adalah kunci dalam mewujudkan persatuan dalam negara yang majemuk.
Lebih lanjut, Djumala menekankan bahwa upaya penanggulangan terorisme dan propaganda intoleransi di dunia maya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan seluruh masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat diperlukan untuk melakukan counter-narasi terhadap konten-konten yang mengandung intoleransi dan radikalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan sederhana seperti memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan pengetahuan dalam platform-platform digital seperti grup WhatsApp dan media sosial lainnya.
Di tengah semangat Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa, Djumala menegaskan pentingnya nilai-nilai seperti menghargai perbedaan, toleransi, dan moderasi beragama sebagai panduan etika dan moral untuk memastikan keutuhan dan persatuan Indonesia.
Dengan demikian, penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme di dunia maya tidak hanya menjadi tugas institusi negara, namun juga sebuah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga kedamaian dan keamanan bersama.
(n/014)
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
JAKARTA Keberadaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 24 hari di Prancis pada bulan September 2024 menuai sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja org
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi terbuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pengg
NASIONAL