Menteri HAM Natalius Pigai Silaturahmi ke PBNU, Bahas Peningkatan Kesadaran HAM dan Iklim Usaha Berbasis HAM

JAKARTA -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini membahas berbagai isu terkait pengembangan kesadaran HAM di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan sektor usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai mengungkapkan bahwa dirinya meminta masukan dari PBNU mengenai bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia, terutama dari perspektif para tokoh dan intelektual di organisasi Islam terbesar tersebut.

“Kami meminta masukan tentang berbagai hal, salah satunya adalah bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia. Kami melihat bahwa kementerian yang saya pimpin membutuhkan kerja sama yang solid dengan PBNU untuk membumikan kesadaran HAM,” ujar Pigai usai pertemuan.

Pigai menyatakan pentingnya menggagas program pendidikan yang berbasis HAM. Ia mengusulkan untuk meningkatkan pusat studi HAM di universitas-universitas yang berada di bawah naungan NU, meskipun ia belum bisa memastikan kapan program tersebut akan terealisasi.

“Kami juga akan mendidik para trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM, baik di perguruan tinggi maupun pesantren. Ini semua bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan HAM di kalangan generasi muda,” lanjutnya.

Pigai juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Ia mengungkapkan rencananya untuk melakukan audit terhadap industri dan koperasi yang tidak mematuhi standar HAM pada tahun 2026.

“Nanti pada tahun 2026, kita akan melakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi kepada industri dan koperasi yang melanggar prinsip HAM. Namun, saat ini kami masih mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa dalam pemberian sanksi tersebut, pihaknya akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip HAM internasional. “Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi, sementara perusahaan harus menghormati hak-hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya,” jelas Pigai.

Saat ini, persiapan untuk pemberlakuan sanksi ini sedang dalam tahap persiapan dan direncanakan akan dituangkan dalam peraturan presiden yang akan keluar pada bulan September mendatang.

Ketua PBNU, Ahmad Suaedy, menyambut baik kedatangan Menteri HAM dan timnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai program terkait peningkatan kesadaran HAM di Indonesia, termasuk di kalangan pesantren dan sekolah-sekolah.

“Program-program yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi sangat relevan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian HAM dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan di pesantren dan sekolah-sekolah,” kata Suaedy.

Dengan adanya kolaborasi antara PBNU dan Kementerian HAM, diharapkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat lebih berkembang di Indonesia, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

(N/014)