Hafalan Surah Ad-Dhuha Berhadiah Miras Viral, MUI Desak Aparat Usut Tuntas
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas tantangan haf
NASIONAL
JAKARTA –Komisi DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji menggelar inspeksi mendadak di Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu, 4 September 2024. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi pengaturan keberangkatan jemaah haji, khususnya terkait dengan keberangkatan 3.500 jemaah haji khusus yang dinyatakan berangkat tanpa melalui masa tunggu yang biasanya diperlukan.
Pansus Angket Haji, yang dipimpin oleh Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, melakukan pemeriksaan ini setelah menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam proses penginputan data jemaah haji. Arteria Dahlan menyoroti kemungkinan cacat prosedur dalam sistem Siskohat yang mungkin menyebabkan penyimpangan dalam pengaturan keberangkatan haji.
Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Affandi, menjelaskan kepada anggota Pansus bahwa ia hanya menerima daftar nama jemaah haji khusus dari Subdirektorat Haji Khusus dalam bentuk surat edaran. Hasan menegaskan bahwa Siskohat berfungsi sebagai penerima dan pengolah data, tanpa kewenangan dalam menentukan daftar keberangkatan.
Selama inspeksi, Pansus menemukan sejumlah masalah terkait penginputan data yang diduga tidak sesuai prosedur. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme seleksi dan verifikasi jemaah haji khusus. Arteria Dahlan menyebut adanya kemungkinan regulasi yang bermasalah dan potensi penyimpangan dalam proses ini.
Pansus juga meminta kehadiran Kepala Subdirektorat Haji Khusus untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai proses dan regulasi yang berlaku. Namun, pada saat inspeksi, Kepala Subdirektorat Haji Khusus tidak berada di lokasi. Anggota Pansus, Marwan Jafar, mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam proses penginputan jemaah haji, yang mungkin melibatkan pejabat tinggi.
“Dugaan adanya gratifikasi atau penyimpangan keuangan semakin menguat. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat tinggi terlibat dalam keberangkatan jemaah tanpa masa tunggu,” ujar Marwan Jafar, mengungkapkan temuan sementara dari Pansus.
Pansus Angket Haji berkomitmen untuk melanjutkan investigasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses keberangkatan haji. Pansus juga mengharapkan keterlibatan penuh dari semua pihak terkait untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dan memastikan keadilan bagi seluruh jemaah haji.
Dengan berlanjutnya pemeriksaan ini, diharapkan akan ada klarifikasi yang mendalam mengenai prosedur dan regulasi haji yang berlaku, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses keberangkatan jemaah haji.
(N/014)
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas tantangan haf
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan, Elbridge Colby, di Ista
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi meminta Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menguji keabsahan ijazah S1 Universita
POLITIK
JAKARTA Seorang siswa Sekolah Rakyat terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026. Menter
NASIONAL
JAKARTA Eks Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan duka atas meninggalnya Sutrimo, mantan kepala rumah tangga (karumga) keluarganya. M
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku sempat berdebar menyaksikan sejumlah manuver pesawat tempur dan heli
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan m
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengoptimalkan media sosial sebagai kanal utama penyampai
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan berkomitmen memperkuat penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kuali
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima audiensi Sultan Deli ke14, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah,
NASIONAL