Janji Liburan Tiga Hari, Mobil Rental Malah Digadaikan: Wanita di Medan Diadili
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Komisi DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji menggelar inspeksi mendadak di Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu, 4 September 2024. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi pengaturan keberangkatan jemaah haji, khususnya terkait dengan keberangkatan 3.500 jemaah haji khusus yang dinyatakan berangkat tanpa melalui masa tunggu yang biasanya diperlukan.
Pansus Angket Haji, yang dipimpin oleh Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, melakukan pemeriksaan ini setelah menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam proses penginputan data jemaah haji. Arteria Dahlan menyoroti kemungkinan cacat prosedur dalam sistem Siskohat yang mungkin menyebabkan penyimpangan dalam pengaturan keberangkatan haji.
Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Affandi, menjelaskan kepada anggota Pansus bahwa ia hanya menerima daftar nama jemaah haji khusus dari Subdirektorat Haji Khusus dalam bentuk surat edaran. Hasan menegaskan bahwa Siskohat berfungsi sebagai penerima dan pengolah data, tanpa kewenangan dalam menentukan daftar keberangkatan.
Selama inspeksi, Pansus menemukan sejumlah masalah terkait penginputan data yang diduga tidak sesuai prosedur. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme seleksi dan verifikasi jemaah haji khusus. Arteria Dahlan menyebut adanya kemungkinan regulasi yang bermasalah dan potensi penyimpangan dalam proses ini.
Pansus juga meminta kehadiran Kepala Subdirektorat Haji Khusus untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai proses dan regulasi yang berlaku. Namun, pada saat inspeksi, Kepala Subdirektorat Haji Khusus tidak berada di lokasi. Anggota Pansus, Marwan Jafar, mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam proses penginputan jemaah haji, yang mungkin melibatkan pejabat tinggi.
“Dugaan adanya gratifikasi atau penyimpangan keuangan semakin menguat. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat tinggi terlibat dalam keberangkatan jemaah tanpa masa tunggu,” ujar Marwan Jafar, mengungkapkan temuan sementara dari Pansus.
Pansus Angket Haji berkomitmen untuk melanjutkan investigasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses keberangkatan haji. Pansus juga mengharapkan keterlibatan penuh dari semua pihak terkait untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dan memastikan keadilan bagi seluruh jemaah haji.
Dengan berlanjutnya pemeriksaan ini, diharapkan akan ada klarifikasi yang mendalam mengenai prosedur dan regulasi haji yang berlaku, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses keberangkatan jemaah haji.
(N/014)
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN