PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
Pemeriksaan ini dilakukan karena proyek tersebut terjadi saat Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
"Jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga:
Proyek Diduga Melibatkan Kepala Daerah
Menurut Asep, proyek jalan seperti ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa sepengetahuan kepala daerah. Oleh karena itu, KPK mendalami sejauh mana keterlibatan dan kebijakan yang dibuat oleh Ria Norsan saat itu.
Baca Juga:
"Kami sedang mendalami terkait dengan proyek itu. Pasti lewat kepala daerah dulu, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung. Kemudian juga kami pasti nyari, apakah ada kebijakan atau penyimpangan," ungkap Asep.
16 Lokasi Digeledah, 3 Orang Sudah Jadi Tersangka
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan selama empat hari di 16 lokasi berbeda, mencakup Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada 25–29 April 2025. Sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik disita dari beberapa kantor dan rumah.
"Belum dijelaskan secara detail ya untuk lokasi-lokasi mana saja, tetapi ada kantor dan rumah, beberapa kantor dan rumah," ujar Tessa.
Dari hasil penyidikan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun identitas ketiganya masih belum diungkap ke publik.
Latar Belakang: Proyek Bermasalah di Dinas PU Mempawah
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional