Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA –Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan rekapitulasi nasional Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada esok hari, Minggu, 28 Juli 2024. Acara yang menjadi momen penting dalam proses pemilihan umum ini dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan akan berlangsung di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Pentingnya Rekapitulasi Nasional
Pelaksanaan rekapitulasi nasional ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di 20 daerah berbeda. Proses ini penting untuk memastikan akurasi hasil pemilihan di wilayah-wilayah tersebut setelah terjadinya berbagai sengketa dan masalah selama pemilihan.
Menurut Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, rekapitulasi nasional ini dilakukan setelah semua wilayah yang menggelar PSU telah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsi. “Rekapitulasi nasional ini akan dimulai pukul 10.00 WIB besok,” ujar Afifuddin saat Sabtu (27/7/2024).
Daftar Daerah yang Menggelar PSU
Berikut adalah daftar 20 daerah yang akan menjadi fokus dalam rekapitulasi nasional berdasarkan putusan MK:
DPRD Provinsi Gorontalo 6 DPRD Kota Tarakan 1 DPRD Provinsi Riau 3 DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 DPRD Kabupaten Jayawijaya 4 DPR Papua Pegunungan 1 (Provinsi) DPD RI Sumatera Barat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5 DPRD Kabupaten Meranti 4 DPRD Kota Dumai 4 DPR Papua Barat Daya 3 (Provinsi) DPRD Kabupaten Sintang 5 DPRD Kabupaten Samosir 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan 6 DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2 DPRD Provinsi Jambi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo 2 DPRD Kota Ternate 2 DPRD Kota Cirebon 2 DPRD Kabupaten Cianjur 3Kesiapan KPU dan Fokus Pilkada Serentak 2024
Pelaksanaan PSU dan rekapitulasi nasional ini menjadi fokus utama KPU selain mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 yang saat ini sedang memasuki berbagai tahapan. “Rekapitulasi nasional ini penting untuk memastikan hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut sesuai dengan peraturan dan putusan MK. Selain itu, KPU juga terus mempersiapkan Pilkada serentak yang akan datang,” tambah Afifuddin.
Dengan adanya rekapitulasi ini, diharapkan seluruh hasil PSU dapat diselesaikan dengan transparan dan adil, serta menjadi bagian dari proses pemilihan yang bersih dan kredibel.
Penutup
Dengan fokus pada 20 daerah yang menggelar PSU, KPU menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Harapannya, rekapitulasi nasional ini akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang dapat diterima semua pihak.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL