Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAWA BARAT – PDIP masih belum menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Komunikasi politik dengan berbagai pihak dan partai politik masih terus dilakukan demi menemukan sosok terbaik untuk memimpin provinsi terbesar di Indonesia tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya sudah memiliki banyak calon potensial yang dipertimbangkan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Beberapa nama yang disebutkan Hasto termasuk Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Bima Arya, dan Ono Surono.
“Ya, Jawa Barat kami punya banyak calon. Sudah ada komunikasi termasuk dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Dedi Mulyadi, Pak Bima Arya, kemudian dari kami ada Pak Ono Surono, ya semua sudah melakukan komunikasi politik,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).
Meskipun begitu, PDIP saat ini masih fokus untuk menentukan calon kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Hasto mengungkapkan bahwa di Jawa Barat, masih ada sekitar lima kabupaten dan kota yang belum diputuskan calon kepala daerahnya.
“Di Jawa Barat kami juga fokus terlebih dahulu di tingkat kabupaten/kota untuk kami selesaikan. Praktis di sana yang belum kami putuskan tinggal di sekitar lima kabupaten/kota,” ungkap Hasto.
Sementara itu, hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil sangat mendominasi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat jika dirinya maju. Elektabilitas Kang Emil mencapai 36,6 persen, jauh mengungguli kandidat lain.
Di bawah Kang Emil, ada nama Dedi Mulyadi dengan elektabilitas 12,2 persen. Sedangkan Bima Arya dan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, masing-masing hanya memperoleh 1,6 persen. Namun, yang perlu diperhatikan adalah masih adanya 41 persen masyarakat Jawa Barat yang belum memutuskan siapa calon yang akan mereka dukung.
Dengan masih tingginya angka masyarakat yang belum menentukan pilihan, komunikasi politik dan pendekatan kepada masyarakat menjadi sangat krusial bagi para calon dan partai yang akan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2024. PDIP, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, tentunya akan terus memantau dan melakukan strategi-strategi politik untuk memastikan calon yang mereka usung bisa memenangkan hati masyarakat Jawa Barat.
Situasi politik di Jawa Barat menjelang Pilgub 2024 semakin dinamis dengan berbagai kemungkinan dan aliansi yang bisa terbentuk. PDIP harus segera menentukan calon yang diusungnya untuk bisa memulai kampanye dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut dan analisis terkini terkait Pilgub Jawa Barat, masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan berita dari sumber-sumber terpercaya.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL